Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Bentrok Brimob dengan Warga, KontraS: Polisi Abaikan Pernyataan SBY

Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 28 Juli 2012

Jakarta Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan tindakan brutal aparat kepolisian yang terjadi di Desa Limbang Jaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Aksi brutal polisi yang berbuntut tewasnya seorang bocah, menunjukan aparat kepolisian mengabaikan pernyataan Presiden SBY.

"Kami menyayangkan peristiwa ini terjadi hanya dua hari setelah Presiden SBY menyatakan akan membentuk tim penyelesaian sengketa agraria," kata Koordinator KontraS, Haris Azhar, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Jumat (27/7/2012).

"Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan Presiden SBY diabaikan oleh Polisi yang berhadapan dengan masyarakat di Ogan Ilir," imbuhnya.

Bentrok antara Brimob Polda Sumsel dengan warga yang pecah di Desa Limbang Jaya, kata Haris, merupakan buntut dari sengketa lahan antara warga di 22 desa di sekitar PTPN VII Cinta Manis terkait pengambilalihan lahan usaha masyarakat sekitar oleh PTPN.

Haris menambahkan, penyelesaian masalah agraria yang terjadi di wilayah tersebut tidak bisa semata menyerahkannya kepada aparat kepolisian.

"Menyerahkan masalah kepada pihak kepolisian semata, sama saja dengan membarakan konflik di tengah masyarakat," ujarnya.

Bentrok antara Brimob Polda Sumsel dengan warga di Desa Limbang Jaya pecah pada pukul 16.00 WIB. Versi polisi, bentrok bermula terjadi saat puluhan truk yang mengangkut Brimob bersenjata lengkap melintas untuk melaksanakan patroli dialogis di Desa Limbangan Jaya, Tanjung Batu. Tiba-tiba saja mobil Brimob yang paling belakang diserbu warga.

"Dengan terdengar suara ledakan dan lemparan batu serta massa membawa parang sehingga anggota Brimob melepaskan tembakan peringatan ke atas," kata Karo Penmas Polri, Boy Rafli Amar, dalam keterangannya kepada detikcom.

Berbeda dengan Walhi Sumsel yang menyatakan bila warga yang mendatangi aparat adalah untuk menanyakan maksud kedatagannya ke desa mereka.

"Warga yang melihat ratusan brimob memasuki desa mereka, akhirnya secara beramai-ramai mendatangi pasukan tersebut dengan maksud menanyakan kepentingan Brimob memasuki desa mereka," tulis Walhi dalam rilis yang dimuat dalam blog kelompok tersebut.

Namun, karena aparat melihat banyaknya warga mendatangi mereka, pasukan yang menggunakan senjata lengkap tersebut langsung mengeluarkan tembakan ke arah warga.

"Bentrok antara Brimob dengan warga pun tak dapat dihindari," terang Walhi.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 499 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org