Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras: TIDAK SULIT BUKTIKAN PELANGGARAN BERAT HAM DI SAMPIT

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 30 November 2001

Jakarta, Kompas
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyayangkan rekomendasi Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM kasus Sampit yang menyatakan, tidak terdapat pelanggaran berat HAM pada kasus tersebut. Berdasarkan investigasi Kontras, sebenarnya tidak sulit menemukan unsur terencana, sistematis, dan meluas yang menjadi dasar pelanggaran HAM berat di Sampit.

"Saya tidak mengerti pemahaman anggota KPP HAM Sampit dan Komnas HAM soal meluas atau sistematik. Apakah itu pemahaman yang salah atau justru disengaja," ujar Ketua Badan Pengurus Kontras Munir di Jakarta, Rabu (28/11).

Menurut Munir, unsur terencana dapat dibuktikan dari langkah pemerintah yang memfasilitasi pengungsian paksa ribuan warga etnis Madura dari Kalimantan Tengah. Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Statuta Roma, deportasi atau pemindahan paksa penduduk adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Di sisi lain, kata Munir, pemerintahan justru mengirim pasukan yang salah dan tidak konsolidatif, sehingga korban yang jatuh semakin besar. Pembiaran atau kelalaian pemerintah telah menyebabkan ratusan ribu korban manusia dan ribuan rumah yang dibakar.

"Lebih dari satu korban sudah dapat disebut meluas. Bagaimana mungkin ribuan korban tewas tidak disebut meluas. Jelas ada pembiaran dari pemerintah. Padahal, sudah sejak dini masyarakat di Sampit, misalnya Yayasan Al Miftah, sudah memperingati pemerintah bahwa peristiwa berdarah bakal terjadi. Namun, apa yang diperingatkan itu tidak ditanggapi," ujar Munir.

Pada kesempatan sama Ketua Presidium Kontras Ori Rahman menambahkan, berdasar fakta yang dikumpulkan, terbukti tidak ada upaya signifikan dilakukan aparat pemerintah dan aparat keamanan untuk mencegah atau memberikan keamanan terhadap warga etnis Madura. Aparat pemerintah tidak melakukan penindakan serta memberi perlindungan hukum terhadap keselamatan jiwa, raga, harta, benda, kehormatan, kesusilaan, sehingga kerusuhan menjadi meluas dan
pembunuhan terjadi di mana-mana tanpa ada aparat yang mampu mencegah.

Menurut Ori, pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas peristiwa Sampit dan pemulihan kondisi masyarakat pascakerusuhan. Penanganan signifikan harus meliputi hak masyarakat sebagai korban dengan pemulihan struktur sosial berupa ketertiban, ketenteraman, penegakan hukum, perdamaian serta kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang layak.

Ori juga menyayangkan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menjadi lembaga tunggal untuk menyelidiki pelanggaran HAM namun membuat hasil penyelidikan yang melegitimasi kejahatan kemanusiaan. Komnas, katanya, telah melakukan pembenaran atas pembunuhan, penganiayaan, dan pengusiran secara paksa yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah. (sah)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,119 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org