Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Priyo hargai pandangan lain soal masa lalu

Sumber: ANTARANEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 27 Juli 2012

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menyatakan menghargai elemen masyarakat yang berpandangan lain soal masa lalu dan masa depan.

"Saya cuma melontarkan pendapat soal perlunya melihat masa depan, masak tidak boleh," kata Priyo Budi Santoso menyikapi pengaduan yang disampaikan Kontras ke Badan Kehormatan DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Priyo menilai, pengaduan Kontras agak berlebihan karena adanya perbedaan pandangan di antara warga negara adalah hal wajar sehingga tidak perlu mengecam.

Kalau ada pihak lain yang memiliki pandangan berbeda, kata dia, mestinya saling menghargai untuk memperkaya khasanah dan bisa mencari solusi terbaik untuk masalah ini.

"Saya tidak pernah menganjurkan untuk melupakan masa lalu, cuma berpandangan untuk melihat masa depan," katanya.

Priyo menyatakan, menghargai langkah yang dilakukan oleh Kontras sebagai pandangan yang dimiliki.

Menurut dia, justru saat ini sedang dicari formula yang tepat untuk melakukan rekonsiliasi nasional.

"Saya tetap berempati pada korban insiden tahun 1965," katanya.

Politikus Partai Golkar ini menegaskan, dirinya tidak ada hubungannya dengan insiden tahun 1965, karena ia baru lahir pada 1966.

"Saya mohon teman-teman Kontras jangan terlalu jauh mengecam sebuah pendapat, karena hal itu tidak sehat," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Priyo juga menyatakan terbuka jika Kontras ingin berdiskusi langsung dengan dirinya.

Sebelumnya, aktivis lembaga swadaya masyarakat Kontras mengadukan Priyo Budi Santoso ke Badan Kehormatan DPR RI.

Usai menyampaikan laporan tersebut, Koordinator Kontras, Haris, mengatakan, laporan tersebut dibuat atas nama korban peristiwa 1965-1966, keluarga korban peristiwa Mei 1998, peristiwa Semanggi 1999, dan beberapa peristiwa lainnya.

Menurut dia, pernyataan Priyo Budi Santoso terkait peristiwa masa lalu tidak layak dan melukai keluarga korban, serta melanggar kode etik profesi anggota dewan.

Sebelumnya, Priyo mengatakan, sebaiknya semua pihak tak lagi membuka sejarah kelam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang pernah terjadi di Indonesia.

Menurut Priyo, membuka suatu peristiwa masa lalu akan membuat berbagai peristiwa lainnya ikut dibuka, bahkan peristiwa zaman Ken Arok akan diungkit.

"Itu tidak produktif. Membuka sejarah lama tak akan selesai. kita lihat saja ke depan. Saya khawatir kalau dibuka kembali akan menimbulkan reaksi yang tak enak," kata Priyo menyikapi kesimpulan Komnas HAM bahwa terjadi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965-1996.
(R024/S024)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,162 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org