Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
BK Tak Tindak Lanjuti Aduannya, KontraS: Akan Lapor ke Polisi

Sumber: PEDOMANNEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 26 Juli 2012

JAKARTA, PedomanNEWS - Koordinator Eksekutif Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar, melaporkan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso kepada Sekretariat Badan Kehormatan DPR, Kamis (26/7).

Pelaporan Haris dilandasi atas ucapan Priyo di berbagai media massa yang mengatakan 'membuka sejarah lama tak akan menyelesaikan masalah. Nanti zaman Ken Arok juga diungkit. Kita lihat saja ke depan, itu jauh lebih produktif'. Hal tersebut ternyata menuai kritikan dari Kontras.

Selain itu, Haris tak datang atas anam lembaganya, ia mengajak para korban yaitu korban peristiwa 65/66, keluarga korbanperistiwa Meia 98, keluarga korban peristiwa Semanggi 99, keluarga korban Talangsari 89, dan keluarga korban peristiwa Tanjung Priok 84.

"Ini terkait kerja dan perilaku anggota DPR. Kami menyatat, anggota Dewan punya kewajiban pengawasan pemerintah dan penuntasan kasus HAM, itu mandat UU. Ini kok Wakil Ketua DPR kok pernyataan malah kuatir sampai zaman Ken Arok. ini punya nilai pelanggaran hukum," kata Haris saat menyampaikan laporannya kepada pihak BK DPR.

Surat pengaduan yang dilampirkan KontraS yang langsung ditujukan kepada Ketua BK M Prakosa, diterima oleh Kepala BK Cholida untuk segera diagendakan secepatnya.

"PP nomor 2 tahun 2011 tentang tata acara BK yang baru dan kita yang terima pengaduan sekretariat dan diverifikasi. Kalau berkas sudah lengkap, kita bawakan ke sidang BK dan kalau ditindaklanjuti kita undang pengadu dan didengar oleh BK. Bisa dua tiga kali (red: dipanggil BK). Nanti dibuatin tanda terima," papara Cholida saat menyambut pengaduan KontraS.

Usai menyerahkan beberapa syarat kelengkapan pengaduan, Haris juga mengancam jika persoalan ini tidak ditindak lanjuti BK, maka akan melaporkan ke aparat penegak hukum lainnya.

"Kalau BK tak mau tindak lanjuti, kita mau laporkan ke Polisi, Komnas HAM atau Ombusdman. Ini serius,pengaduannya serius," tegas Haris.

BK harus memeriksa, sambung Haris, apa motif politik di balik pernyataan Priyo tersebut. "Kami kuatir latar belakang dari PG yang partai diuntungkan pada rezim Orba, takut kasusnya dibongkar. Ke depan harus kita pikirkan memberi hukuman pada Partai Golkar, jangan sampai kader-kadernya mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif,"



Kasus terkait Talangsari 1989;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,385 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org