Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
KEGIATAN
Diskusi Intelijen "Menyoal RUU Intelijen: Belajar Dari Kasus Masa Lalu"

Tgl terbit: Sabtu, 11 Juni 2011

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Korban Talangsari bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung menggelar Diskusi Publik dengan tema : “Menyoal RUU Intelijen: Belajar Dari Pengalaman Masa Lalu”. Yang diselenggarakan di Kantor AJI pada 11 Juni 2011. Diskusi ini dihadiri oleh korban Talangsari, media dan organisasi masyarakat sipil di Bandar Lampung.

Diskusi ini dilakukan untuk menyampaikan perkembangan aktual RUU Intelijen yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk tahun 2011. Selain itu RUU intelijen ini juga tidak memiliki perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) karena masih ada beberapa pasal yang mengancam kebebasan sipil sehingga berpotensi mengembalikan Intelijen pada masa lalunya yang telah melakukan pelanggaran HAM berat, salah satunya yang terjadi pada kasus Talangsari, Lampung 1989 sebagai akibat dari operasi intelijen di masa lalu.

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi publik; pertama, Edi Arsadad (Korban Talangsari) ia adalah salah satu korban Talangsari, ketika peristiwa terjadi masih berusia 11 tahun, ia ditangkap, ditahan tanpa proses hukum. Kedua, Jayus yang juga korban Talangsari, ia ditangkap, ditahan tanpa proses hukum oleh intel dari Koramil. Ketiga, Haris Azhar (Koordinator KontraS) dan Wakos Reza Gautama (Ketua AJI Bandar Lampung). 

Jayus menyampaikan praktik hitam intelijen yang dilakukan pada kasus Talangsari telah mengakibatkan pelanggaran HAM berat, karena dirinya dan juga korban yang lain mendapatkan perlakukan yang tidak manusiawi selama ditangkap, ditahan dan dipenjarakan tanpa proses hukum yang benar. Sementara Edi Arsadad menambahkan korban dan keluarga korban masih megalami trauma akibat tindakan represif militer di Talangsari. Berangkat dari praktik intelijen yang hitam di masa lalu korban Talangsari menyampaikan sikapnya untuk menolak RUU Intelijen karena tidak belajar dari pengalaman masa lalu. 

Haris Azhar menyampaikan pada masa lalu, intelejen memiliki dua karakter. Yaitu, Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) dan Satuan Gabungan Intelijen (SGI) untuk di daerah konflik. "Di Aceh, banyak orang diamankan dan tidak kembali sampai saat ini. Di Lampung pun ada peristiwa Talangsari. Masyarakat dibawa tentara tanpa surat penangkapan," untuk itu ujarnya peran dan kewenangan Intelijen harus sesuai dengan prinsip negara demokratik dengan mengendapkan nilai-nilai dan prinsip HAM. Ketua Aji Bandar Lampung, menambahkan dalam perspektif media, RUU intelijen telah mengancam kekebasan media untuk memperoleh informasi secara benar, akurat. RUU ini juga berpotensi menjadikan wartawan sebagai korban kriminalisasi karena beberapa pasal mempersulit media untuk menggali informasi.

 



Kasus terkait Talangsari 1989;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,434 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org