Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Golkar Bertanggung Jawab Terhadap Pelanggaran HAM 1965

Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Rabu, 25 Juli 2012

Kecaman dari korban dan aktivis hak asasi manusia (HAM) terus muncul terhadap pernyataan politikus Partai senior Golkar Priyo Budi Santoso.

Ia mengatakan agar publik melupakan masa lalu terkait hasil penyelidikan projustisia Komnas HAM yang menyatakan serangkaian peristiwa pembunuhan dan penghilangan paksa tahun 1965-1969.

"Itu adalah pernyataan seorang politisi yang tidak bisa melihat sejarah Golkar sebagai partai yang juga harus bertanggung jawab terhadap masa lalu," ujar salah seorang korban, Putu Oka Sukanta, yang pernah dipenjara selama 10 tahun dari tahun 1966 sampai 1976 tanpa diadili di Salemba, Jakarta Pusat, dan Tangerang.

"Golkar harusnya bertanya kenapa seseorang bisa dipenjara selama 10 tahun tanpa diadili," tambah Putu dalam jumpa pers di Kontras, Jakarta, Rabu (25/7).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) Mugiyanto mengatakan pernyataan Priyo tersebut tidak mengagetkan.

"Priyo adalah salah satu pimpinan Golkar, partai yang berkuasa pada masa itu," ujar Mugiyanto sambil menambahkan bahwa aktivis pembela hak asasi manusia mengkhawatirkan bila hasil penyelidikan Komnas HAM ini didiamkan, hal serupa bisa terjadi lagi di masa yang akan datang.

"Apa yang kami lakukan selama ini adalah untuk mengakhiri masalah ini, memastikan bahwa hal yang bisa bisa terjadi lagi dan mengkoreksi kebijakan seperti ini," ujar Mugiyanto.

Lebih lanjut, Putu menambahkan temuan Komnas HAM ini bisa membuka sekat di masyarakat Indonesia untuk bisa membicarakan hal ini secara terbuka hingga di tingkat akar rumput.

Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan hasil kerja Komnas HAM itu telah membuka momentum baru bagi upaya mendorong pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM di masa lalu.

Atas hasil temuan itu, Haris mengatakan korban dan keluarganya serta para aktivis HAM merekomendasikan Presiden bersama DPR segera mengeluarkan Keputusan Presiden mengenai pembentukan pengadilam HAM ad hoc.

Keppres ini menguatkan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan atas laporan awal Komnas HAM tersebut.

Priyo ngotot

Adapun, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, agak emosi dengan sikap sejumlah aktivis HAM yang mengkritik dirinya terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965/1966.

Seperti diketahui, Komnas HAM menyatakan adanya pelanggaran HAM berat oleh aparat negara dalam kasus kekerasan itu. Kejaksaan Agung direkomendasikan untuk melaksanakan penyelidikan atas kasus itu.

Priyo lalu mengatakan pada Selasa (24/7) sebaiknya kasus itu dilupakan saja. Pernyataan itu lalu dikritisi balik oleh aktivis HAM seperti Kontras dan YLBHI yang menilai pernyataan Priyo itu demi menyelamatkan Golkar, yang dinilai terkait kasus itu.

Bagi Priyo, pernyataan Kontras dan YLBHI itu adalah pernyataan yang sembarangan, bahkan hingga menuduhnya sebagai antikemanusiaan dan mengaitkan dengan Golkar.

Padahal, Priyo menyampaikan sikap demikian karena merasa Indonesia takkan maju apabila tetap meributkan apa yang terjadi di masa lalu.

"Kalau begini terus kita tak akan selesai. Kalau begini terus nanti kisah Ken Arok dan Mpu Gandring terungkap kembali," kata Priyo di Jakarta, Rabu (25/7).

Priyo mengklaim dirinya adalah seorang yang dekat dengan aktivis HAM. Salah satunya pendiri Kontras, almarhum Munir, yang merupakan temannya sesama aktivis mahasiswa.

Dengan berdasarkan kedekatan dengan Munir itu, Priyo mengaku merasa kecut dengan penilaian Kontras dan YLBHI, sekaligus sebal dengan para aktivis yang dianggapnya hanya terkesan menilai negatif orang yang berbeda pendapat seperti dirinya.

"Saya tetap pada pandangan saya, masalah peristiwa kelabu, taruhlah pembunuhan masyarakat sipil yang diduga terkait dengan pemberontakan pengkhianatan PKI, itu adalah menjadi bagian dari masa lalu sejarah kita. Kita kan sudah mempunyai komisi kebenaran dan rekonsiliasi, saya tidak pernah menganjurkan Komnas HAM untuk mengungkit-ungkit kembali luka lama itu," tutur dia.

Menurutnya, jauh lebih produktif bila semua anak bangsa melihat ke depan.

Dia juga menekankan bahwa pernyataannya tidak ada kaitan dengan posisinya di Golkar. Dia menyatakan sikap itu adalah sikap dirinya sebagai pimpinan DPR.

"Kenapa mereka harus protes segala? Kalau ingin ketemu saya, silakan. Dengan menggertak semacam itu, mosok berbeda pandangan tidak boleh? Saya sebagai pimp inan DPR kan boleh menyampaikan pandangan," kata Priyo.

Pada kesempatan itu, Priyo juga menyatakan bahwa dirinya akan menyerahkan keputusan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal desakan meminta maaf kepada korban pelanggaran 1965/1966.

"Kalau saya memberi pandangan, saya katakan pandangan saya tadi itu. Kalau presiden berkenan, saya persilakan," kata Priyo.



Kasus terkait Peristiwa 1965/1966;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 365 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org