Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Statemen Priyo untuk Lupakan Kekerasan Politik 1965 Dikecam

Sumber: JARINGNEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 25 Juli 2012

Maklum saja, Priyo dari Golkar, partai yang selama Orde Baru berkontribusi dalam banyak pelanggaran HAM.

JAKARTA, Jaringnews.com - Pernyataan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, yang menyerukan Komnas HAM untuk tak berkutat dengan peristiwa pelanggaran HAM masa lalu, semisal peristiwa 1965/1966, dinilai mengentengkan masalah.

Sebagai wakil rakyat, pernyataan politikus Partai Golkar tersebut sangat disayangkan, dan tidak semestinya mengeluarkan pernyataan seperti demikian. Pasalnya, peristiwa di masa lalu, banyak korban politik dan kekerasan yang hingga kini belum tuntas dalam penyelesaiannya.

"Menurut saya, dia (Priyo) ngawur bilang begitu, sebab kalau pelanggaran HAM harus diusut secara tuntas agar hak korban dapat dipulihkan dalam mekasime restitusi dan rehabilitasi," ujar Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma, dalam pernyataannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/7).

Pengusutan tuntas pelanggaran HAM berat, kata Alvon, hanya dapat dilakukan lewat pengadilan HAM ad hoc. Sebab, UU Pengadilan HAM sendiri sudah mengatur hal tersebut. "Meski dalam aturan itu disebutkan apabila ada pelanggaran HAM meski melalui mekanisme politik terlebih dahulu," tambahnya.

Menurut Alvon, statement Priyo adalah bentuk ancaman dalam proses penegakan hukum dalam aspek perlindungan dan pemenuhan HAM. "Seharusnya dia sebagai wakil rakyat yang merepresentasikan korban dan harus memberikan peluang bahwa hak korban harus dilindunggi dalam suatu kasus bukan malah membatasi dan cenderung menutupi yang pada hulunya memberikan impunitas terhadap pelaku pelanggaran bahkan kejahatan HAM."

Sementara itu, Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan, membuka sejarah lama itu penting untuk membangun garis batas, apa yang salah atau tidak dari pelanggaran HAM masa lalu."Siapa yang salah, dan siapa yang tidak salah di masa lalu harus jelas," ujar Haris.

Dengan demikian, kata dia, akan diketahui siapa yang bisa diajak membangun negeri dan apa yang tidak boleh diulangi, seperti halnya kekerasan. "Priyo bicara seperti itu karena dia dari Golkar, partai yang selama Orde Baru berkontribusi dalam banyak pelanggaran HAM. Dia mewakili kepentingan Golkar untuk diselamatkan dari penghukumannya atas kesalahan di masa lalu."

Menurutnya, Priyo juga tidak mengerti UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, bahwa ada kewajiban hukum untuk menuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu. "Usul saya, Priyo bertemu saja dengan keluarga korban yang anaknya dihilangkan, dibunuh dan disiksa di masa lalu. Priyo patut dijadikan sebagai tokoh ancaman kemanusiaan di Indonesia. Dia mewarisi karakter Orba. Kontras akan protes resmi ke DPR," tegas Haris.

Sebelumnya, kata Priyo, membuka kasus pelanggaran HAM pada masa lalu tidak akan menyelesaikan masalah. "Nanti zaman Ken Arok juga diungkit," ujar Priyo, di gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/7).



Kasus terkait Peristiwa 1965/1966;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 857 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org