Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Komnas HAM Tidak Bisa Cover Seluruh Kasus Rezim Orba

Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Rabu, 25 Juli 2012
JAKARTA - Terkait hasil laporan penyelidikan pro justicia oleh Komnas HAM atas rangkaian kekerasan selama berkuasanya rezim Orde Baru (Orba), Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, berpendapat bahwa laporan tersebut tidak bisa mengcover seluruh peristiwa kekerasan yang telah terjadi.

"Dugaan kami, laporan tidak bisa mencover seluruh peristiwa Sumatera sampai Indonesia Timur. Kami menganggap temuan Komnas HAM patut diapresisasi," ujarnya di Kantor KontraS di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (25/7/2012).

Kata Haris, laporan penyelidikan Komnas HAM ini telah membuka pintu bagi pemerintah untuk mengungkapan kebenaran yang telah lama ditutup-tutupi.

"Langkah kenegaraan ini penting, mengiat kondisi korban yang makin memprihatinkan, akibat tua, sakit, dan miskin," tambahnya.

Haris pun berharap, laporan tersebut dijadikan rujukan awal untuk sejumlah hal baik dibidang hukum dan bidang sosial.

"Melihat kondisi sekarang ini, hasil penyelidikan tersebut, untuk rekomendasi pertama Kejagung harus melakukan penyelidikan termasuk mencari pelaku-pelaku siapa yang masih hidup," tuturnya.

Hasil kerja penyelidikan selama 4 tahun, sambung Haris,harus sesuai yang diamanatkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM harus ditindak lanjuti oleh Kejaksaan Agung ke tingkat penyidik.

"Rekomendasi lainnya yang dibuat oleh Komnas HAM adalah mekanisme non Yudisial seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dimana MK memandatkan pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam penyelesaian pelanggaran HAM dimasa lalu," ujarnya.

Lebih lanjut Haris mengatakan, hasil laporan mekanisme non yudisial dan Komnas HAM nantinya bisa diberikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya menduga Peristiwa 65/66 di akomodir didalam Kenegaraan, saya enggak peduli dan saya enggak tahu kalau pemimpin nanti ada yang demokratis, peristiwa ini pasti akan dibuka kembali," tutupnya. (ctr).


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,303 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org