Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Lapindo book author still missing

Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 25 Juli 2012

SURABAYA: The Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) has called on the police to launch a probe into the apparent disappearance of Ali Azhar Akbar, author of the book Lapindo File: Konspirasi SBY-Bakrie (Lapindo File: Conspiracy of SBY-Bakrie).

The family of Ali has not yet filed a missing person report, although the author has been missing for a month. Ali went missing after last making contact with his lawyer, M. Taufik Budiman, shortly before the launch of his book at the Bandung Institute of Technology (ITB) campus on June 20. Other reports say that Ali lost contact with Taufik two days before the event.

Ali is an environmental activist who wrote two previous books about the Lapindo mudflow, Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo: Dari Aktor Hingga Strategi Kotor (Conspiracy Behind Lapindo mudflow: From Actors to Dirty Tricks) published by Galang Pers in 2007 and Lapindo File published by Indopetro Publishing House in May. In his book, Ali argued that an accident in the drilling activity on May 26, 2006, by Lapindo Brantas Incorporated (LBI) owned by Golkar Party chairman and tycoon Aburizal Bakrie, was the cause of the mudflow.

An acquaintance of Ali, Zulkifli S. Ekomei said that a group of people staged a protest during the book launch in Yogyakarta.

Ali's publisher, Kusairi claimed that the author had received a text message which said "You have to be responsible for your writing and the mudflow victims. I am waiting for you in Bandung."

Ali once told Taufik that he had received a similar message while filing documents at the Constitutional Court on June 15.

Ali and his two colleagues filed a judicial review with the Constitutional Court of Law No 4/2012 article 18 on the 2012 revised state budget that allows for the channeling of state funds to deal with the mudflow.



Isu terkait:


Dilihat : 1,077 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org