Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Jaksa Agung Janji Pelajari Hasil Investigasi Pelanggaran HAM 1965

Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Selasa, 24 Juli 2012

"Tugas mereka (Komnas HAM) untuk melakukan penyelidikan. Nanti kalau selesai tentunya akan akan diserahkan ke kami. Nanti akan saya lihat dulu," kata Jaksa Agung Basrief Arief.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan akan menangani dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat pada peristiwa tahun 1965 berdasarkan hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

"Tugas mereka (Komnas HAM) untuk melakukan penyelidikan. Nanti kalau selesai tentunya akan akan diserahkan ke kami. Nanti akan saya lihat dulu," kata Jaksa Agung Basrief Arief, di Jakarta, hari ini.

Basrief mengatakan penanganan perkara pelanggaran HAM diserahkan kepada Subdirektorat Pelanggaran HAM pada tindak pidana khusus Kejaksaan Agung. "Ada subdit penyidikan, penuntutan dan eksekusi," ungkap dia.

Diberitakan sebelumnya, setelah melakukan penyelidikan selama hampir empat tahun terhadap peristiwa pembantaian anggota Partai Komunis Indonesia tahun 1965, Komnas HAM menyimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup akan terjadinya pelanggaran HAM yang berat khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan.

Komnas HAM menemukan seluruh unsur-unsur dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia telah terpenuhi.

Setelah mengkaji dan menganalisis temuan di lapangan mulai dari keterangan korban, saksi, laporan, dokumen yang relevan, serta berbagai informasi lainnya, ditemukan sejumlah peristiwa sebagai bentuk pelanggaran HAM berat, di antaranya pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa.

Tim Investigasi Peristiwa 1965 dibentuk pada 1 Juni 2008 mulai menjalankan penyelidikannya hingga 30 April 2012 dengan melakukan pemeriksaan kepada 349 saksi yang mendengar, mengalami, hingga saksi yang patut dimintai pertanggungjawabannya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia kecuali Papua.

Komnas HAM menegaskan lamanya proses penyelidikan hingga pembuktian adanya pelanggaran HAM berat ini dikarenakan beberapa faktor yang di antaranya adalah alasan geografis yang luas, keterbatasan anggaran, sejumlah saksi yang sebagian telah meninggal dunia.

Beberapa tempat yang dijadikan fokus penyelidikan Komnas HAM adalah Maumere, Nusa Tenggara Timur, LP Gerobokan Denpasar Bali, Sumatera Selatan, Moncong Loe Sulawesi Selatan, Pulau Buru, Maluku, dan Tempat Penahanan Jl Gandhi Medan Sumatera Utara.



Kasus terkait Peristiwa 1965/1966;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,038 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org