Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kejaksaan Agung Butuh Peradilan Ad Hoc

Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 24 Juli 2012

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung RI, sejak diterbitkannya undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak azasi manusia, tidak memerlukan pengadilan ad hoc Hak Azasi Manusia (HAM), untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat.

Jaksa Agung Basrief Arief, kepada wartawan, Selasa (24/07/2012) mengatakan bahwa sebelum diterbitkannya undang-undang tersebut, pihaknya memerlukan pengadilan ad hoc untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

"Tindakan hukum seperti penggeledahan, penyitaan, upaya paksa, harus ada izin pengadilan," katanya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Komisi Untuk Orang. Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Koontras) melaporkan mandeknya penanganan sejumlah kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) berat oleh Kejaksaan Agung RI, ke Komisi Kejaksaan (Komjak).

Kasus tersebut antara lain peristiwa Semanggi 1 pada 1998 dan Semanggi 2 pada 1999 yang berkasnya telah diserahkan ke Kejaksaan Agung pada 2002, Peristiwa Mei 1998, Penghilangan Orang Secara Paksa pada 1997-1998, Peristiwa Talangsari, 1989 hingga peristiwa Wasior-Wamena pada 2001 mandek di tangan Kejaksaan Agung. Padahal, Kejaksaan sempat sukses menangani kasus Tanjung Priok pada 1984, dan Timor-timor pada 1999.

Menurut Basrief, untuk melanjutkan proses hukum kasus-kasus tersebut maka dibutuhkan pengadilan ad hoc, karena kasus-kasus tersebut berlangsung sebelum diterbitkannya undang-undang pengadilan HAM.

Instrumen hukum untuk kasus pelanggaran HAM berat juga masih terserdia di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), yakni sub direktorat penyidikan, penuntutan dan eksekusi penanganan kasus HAM.

Mengenai laporan Kontras, Basrief mengakui belum membaca laporan kasus-kasus tersebut. Ia berjanji akan segera memeriksanya. (NURMULIA REKSO PURNOMO).



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 362 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org