Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Putusan PN Sampang Ancam Kebebasan Beragama

Sumber: HUKUMONLINE.COM | Tgl terbit: Senin, 16 Juli 2012

Tindak kekerasan yang menimpa kelompok Syiah di Sampang, Jawa Timur pada akhir tahun lalu berbuntut diadilinya salah satu tokoh Syiah Jawa Timur, Tajul Muluk. Pada pertengahan Juli lalu majelis hakim Pengadilan Negeri Sampang yang dipimpin Purnomo Amin Cahyo, memvonis Tajul dua tahun penjara karena dinyatakan terbukti melakukan penodaan agama.

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya, Andi Irfan menyatakan putusan hakim didasarkan pada keterangan saksi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU). Dari dua saksi yang dihadirkan, satu diantaranya mempunyai hubungan keluarga dengan Tajul sehingga tidak disumpah sebelum bersaksi.

Para saksi yang diajukan itu, Andi melanjutkan, menyebut Tajul dalam berdakwah menyatakan Al-Quran yang digunakan umat Islam tidak asli. Hal itu langsung dibantah Tajul dan saksi lainnya dalam persidangan yang menyatakan Al-Quran yang diyakininya sama seperti Al-Quran yang digunakan umat Islam pada umumnya.
Sayangnya majelis hakim tidak mempertimbangkan pernyataan Tajul dan sejumlah saksi lainnya tersebut. Padahal mereka telah memberikan pernyataan di bawah sumpah. â??Keterangan Ustad Tajul dan saksi-saksi yang membantah soal itu tidak diterima hakim karena dianggap bertaqiyah (berbohong),â? kata Andi dalam pesan singkat kepada hukumonline, Senin (16/7).

Terpisah, Kadiv Advokasi Hukum dan HAM KontraS, Sinung Karto, mengatakan jauh sebelum persidangan diadakan, KontraS sudah memperingati pihak terkait agar persidangan tidak digelar di Sampang. Pasalnya, kondisi Sampang tidak memungkinkan untuk menjamin persidangan dapat berjalan baik. Karena Sinung melihat terdapat kekuatan politik yang besar yang melawan Tajul.

Jika aparat penegak hukum berani menghukum Tajul, Sinung heran kenapa para pelaku tindak kekerasan yang melakukan penghancuran dan pembakaran sejumlah aset yang dimiliki komunitas Syiah di Sampang tidak ditindak tegas. Sekalipun ada yang ditindak, tingkat hukumannya menurut Sinung tidak memenuhi rasa keadilan bagi para korban. Sinung khawatir pasca putusan Tajul ancaman terhadap kebebasan beragama di Indonesia akan semakin besar.

Sementara aktivis LBH Jakarta, Febionesta, mengatakan putusan PN Sampang atas Tajul menambah deret panjang daftar penodaan kebebasan menganut keyakinan beragama di Indonesia. Dari berbagai kasus terkait kelompok agama minoritas yang ditangani LBH Jakarta, Febionesta menyebut kelompok minoritas biasanya menjadi korban dan dikriminalisasi.

Atas dasar itu Febionesta melihat dalam pelanggaran kebebasan beragama, negara bukan hanya membiarkan tapi sebagai pelaku aktif pelanggaran. Padahal dalam ketentuan Kovenan Hak Sipil dan Politik disebutkan bahwa koersi dilarang. Oleh karenanya kebebasan beragama setiap orang dijamin. Namun dengan memidanakan Tajul maka negara telah melanggar kovenan yang telah tertuang dalam UU No.12 Tahun 2005 tersebut.

Bagi Febionesta putusan itu menjadi preseden buruk, sehingga kebebasan beragama terancam. Karena putusan itu dapat digunakan untuk menakut-nakuti penganut Syiah. â??Secara tak langsung memaksa kelompok Syiah untuk melepaskan keyakinannya,â? ujarnya.

Selain itu Febionesta juga mencermati jika hakim menggunakan tuduhan berkecenderungan fitnah dalam menghasilkan putusan maka hal ini dapat berbahaya dalam praktik hukum di Indonesia. Misalnya pertimbangan putusan hakim dalam kasus Tajul, Febionesta melihat Tajul dituduh menyebut Al-Quran umat Islam palsu.

Padahal Tajul dan sejumlah saksi telah membantahnya, tapi majelis hakim tidak menghiraukan pernyataan Tajul dan saksi lainnya. Febionesta khawatir putusan berdasarkan tuduhan seperti yang dialami Tajul akan menjadi tren bagi pengadilan untuk memutus dalam perkara sejenis.

Menurut Febionesta tuduhan terhadap Tajul itu untuk memprovokasi kelompok Islam mayoritas sehingga kelompok Syiah diserang. Padahal penasehat hukum Tajul, sejumlah saksi dan Tajul sendiri berpendapat Al-Quran yang mereka gunakan untuk berdakwah itu terbitan Departemen Agama, sebagaimana Al-Quran yang digunakan umat Islam lainnya di Indonesia.

â??Tuduhan itu sudah terbantah lewat fakta di persidangan, tapi majelis hakim tetap menggunakan tuduhan itu dan menjatuhkan vonis terhadap Tajul. Jadi majelis hakim melegitimasi tuduhan itu,â? kata Febionesta.

Febionesta khawatir masyarakat dalam melihat putusan itu menganggap bahwa tuduhan terhadap Tajul benar terjadi, yaitu menyebut Al-Quran yang digunakan umat Islam tidak otentik. Jika hal ini muncul Febionesta melihat umat Syiah berpotensi mendapat serangan kembali dari kelompok mayoritas. Hal serupa menurut Febionesta juga akan terjadi menimpa kelompok agama minoritas lainnya.

Dari pantauannya selama ini, metode yang sama juga dilakukan terhadap kelompok minoritas lainnya, contohnya Ahmadiyah. Dimana terdapat kelompok yang menuduh Ahmadiyah menunaikan haji ke India, syahadatnya berbeda dengan umat Islam dan lain-lain. Metode ini menurut Febionesta hanya untuk meningkatkan sentimen anti Ahmadiyah. Hal serupa dialami oleh kelompok Syiah di Sampang.

Sementara aktivis Human Right Working Group (HRWG), Syaiful Anam, mengingatkan dalam Sidang Tinjauan Periodik Universal (UPR) Dewan HAM PBB pemerintah Indonesia dicecar soal penegakkan HAM. Berbagai kritisi yang dilontarkan berbagai negara itu salah satunya soal kebebasan beragama.

Dalam menindaklanjuti kasus yang menimpa Tajul, Anam mengatakan pemerintah dapat melakukan beberapa langkah untuk menjaga toleransi dan kebebasan beragama. Diantaranya, Presiden harus memerintahkan Polri untuk menjaga keamanan di Sampang. Sehingga tidak ada kelompok manapun yang melakukan penyerangan.

Selain itu Anam menyebut Presiden punya kewenangan untuk meringankan vonis yang dijatuhkan kepada Tajul. Langkah selanjutnya menurut Anam Departemen Agama harus menyatakan secara resmi bahwa Syiah tidak sesat. Anam juga mengingatkan bahwa organisasi kerjasama Islam (OKI) menyatakan dalam resolusi bahwa Syiah tidak sesat. â??Iran menyatakan diri sebagai negara berdasarkan Islam Syiah. Kalau Syiah disebut sesat kenapa Iran diterima menjadi anggota OKI?â? tutur Anam.

Anam melihat MUI Sampang menerbitkan fatwa yang menyatakan Syiah sebagai ajaran sesat. Menurutnya, Menteri Agama harus secepatnya mengoreksi fatwa tersebut. Untuk menjamin toleransi dan kebebasan beragama serta berkeyakinan Anam menyebut KUHP harus segera direvisi, terutama pasal 156a KUHP. â??Pasal itu mengancam kebebasan beragama,â? pungkasnya.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 739 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org