Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Aliansi Solidaritas Kasus Sampang Tolak Vonis Bersalah Tokoh Syiah Tajul Muluk

Sumber: ERAMUSLIM.COM | Tgl terbit: Selasa, 17 Juli 2012

Eramuslim.com | Media Islam Rujukan, Aliansi Solidaritas Kasus Sampang (ASKS) menyimpulkan, vonis yang diberikan kepada terpidana Ustad Tajul Muluk merupakan peradilan yang sesat yang dilakukan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Sampang, Purnomo Amin Cahyo.

Kesimpulan itu disampaikan berdasarkan monitoring yang dilakukan berbagai lembaga yang tergabung dalam ASKS, antara lain KontraS, YLBH-Universalia, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Surabaya, HRWG, Sejuk, Elsam, ILRC, Aman Indonesia, ANBTI, The Wahid Institute, ICRP, Ahlul Bait Indonesia; selama mengikuti proses persidangan hingga berakhirnya vonis 2 tahun penjara kepada Ustad Tajul Muluk pekan lalu, 12 Juli 2012.

"Ini adalah peradilan sesat, persidangan paling jorok, yang kami temui terkait penggunaan dalil penodaan agama pasal 156a KUHP. Dan kami mengecam keputusan tersebut, dan mengangap hakim dan jaksa telah bertindak dalam tekanan dan pesanan," ujar Wakil Direktur Human Rights Working Group (HRWG), dalam jumpa pers di kantornya, Jiwasraya Buildinng, Jalan Soeroso, Jakarta Pusat, Senin (16/7).

Menurutnya, dalam hal ini tidak ada hukum mana pun yang memperbolehkan untuk mengadili sebuah keyakinan baik itu hukum internasional, nasional maupun hukum pidana.

"Dan tidak ada satu pun teori hukum yang membenarkan tindakan hakim tersebut untuk memutus bersala Ustad Tajul Muluk karena menganut Syiah sebagai keyakinannya," terangnya.

Ia menambahkan, akibat tidak adanya independesi hakim dalam kasus ini serta mengindahkan prinsip-prinsip 'fair trial', ASKS akan membawa kasus ini ke tingkatan Internasional dan lembaga negara ditingkat lokal, yaitu melaporkan monitoring kerja dan putusan hakim kepada Komisi Yudisial dan kepada Mahkamah agung bidang Pengawasan atas tindakan Hakim. Melaporkan kinerja Jaksa Penuntut Umum ke Komisi Kejaksaan.

"Ditingkat internasional, kami akan menyampaiakan ke PBB langsung, melalui prosedur Individual Complaint dan Join Complaint di United Nation bidang HAM," tekannya.(fq/jaringnews)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 601 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org