Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KontraS: Dialog Damai Papua Tertunda, Negara Lakukan Malpraktik

Sumber: JARINGNEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 07 Juli 2012

JAKARTA - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) KontraS menilai, sepanjang Januari-Juni 2012, telah terjadi 34 peristiwa kekerasan yang mengakibatkan 17 orang meninggal dunia dan 29 orang luka-luka di bumi Papua. Yang paling anyar, kontak senjata di Keroom yang ikut memakan korban warga sipil, 1 Juli lalu. Dari catatan tersebut, kedamaian, kesejahteraan dan keadilan bagi Papua seakan makin jauh dari harapan. Dan otomatis, dialog damai di wilayah Indonesia paling timur ini terus tertunda.

"Jika dialog damai di Papua terus tertunda, maka ini merupakan tindakan malpraktik penyelenggaraan negara. Penundaan ini merupakan tindakan pembiaran dan pengabaian terhadap komitmen dialog damai yang telah lama diupayakan dan diinginkan masyarakat Papua," terang Indria Fernida, wakil koordinator KontraS, dalam konferensi pers bertajuk 'Roadshow Advokasi Papua' di kantor Kontras, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (6/7).

Adapun KontraS bersama tokoh agama Pendeta Benny Giay dan Pendeta Esmond Walilo serta aktivis seperti Septer Manufandu, dan Theo Hasegem dari Japham Wamena melakukan serangkaian pertemuan dengan Kaukus Papua, Komisi I DPR RI, Komnas HAM, Komisi Ombudsman, Dewan Pertimbangan Presiden dan Kementrian Koordinator Politik Hukum dan HAM, untuk membahas situasi darurat kemanusiaan di Papua.

Dari pertemuan itu, diperoleh respon positif. Komisi I DPR akan membuat Panja Papua untuk mendalami dan memantau perkembangan keamanan di Papua. Panja juga akan memanggil para pihak terkait untuk memastikan pemulihan situasi keamanan di Papua. Komnas HAM akan terus melakukan pemantauan terhadap situasi HAM di Papua serta membangun kerja sama untuk memulihkan jaminan keamanan bagi warga Papua dengan bekerja sama dengan pihak Polri dan TNI.

Lalu, Ombudsman akan membuat kajian mendalam terhadap kebijakan pemerintah di Papua dan akan memastikan efektivitas fungsinya untuk mengawasi kinerja pemerintah di Papua. Wantimpres menegaskan komitmen presiden untuk membangun dialog damai dengan membuka masukan dari masyarakat termasuk delegasi langsung dari Papua.

"Kami meminta institusi negara yang dimaksud untuk dapat menjalankan komitmen ini dengan memastikan efektivitas implementasi nyata di Papua. Evaluasi terhadap sistem keamanan di Papua mendesak dilakukan untuk memastikan terjaminnya pemenuhan rasa aman bagi masyarakat sehingga dapat berkontribusi bagi dialog damai di Papua," tekan Marten Goo, juru bicara Solidaritas Nasional untuk Papua (Napas).



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 585 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org