Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras : Orang Papua Tidak Butuh Jabatan Tapi Pengakuan

Sumber: KBR68H.COM | Tgl terbit: Senin, 25 Juni 2012

KBR68H - Penembakan misterius di Papua terus terjadi. Akhir pekan lalu, karyawan PT. Freeport asal Philipina tewas secara misterius. Sementara satu anggota Brimob terluka terkena timah panas penembak misterius. Kekerasan di Papua terus terjadi, meski rombongan Menkopolhukam sudah berkunjung ke Bumi Cendrawasih. Siapa pelaku penembakan sebenarnya ? Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Haris Ashar membahasnya dalam perbincangan berikut ini.

Lagi, TNI-Polri gagal antisipasi penembak misterius ?

Kita bisa ngobrol sama orang yang kita tidak tahu dia siapa, kita bisa tembak-tembakan sama orang yang kita tidak tahu siapa, jadi pertanyaan besar. Ini sudah berkali-kali kasus yang seperti kemarin itu orang asing terbunuh ditembak, dilukai, korban kekerasan di Papua sudah berkali-kali, semuanya tidak ada yang selesai.

Kita pernah berbincang dengan salah satu seniman yaitu Edo Kondologit, dia menyebutkan katanya ini karena masalah kesejahteraan dan ekonomi, sepertinya Papua itu kurang diperhatikan selama ini. Apakah memang seperti itu dari pantauan Kontras?

Iya betul. Memang ada segudang masalah di Papua itu terutama soal identitas orang Papua yang tidak diakomodir, mengakomodir identitas orang Papua hanya sekedar ya pejabatnya sekarang orang Papua semua. Orang Papua tidak butuh jabatan tapi butuh pengakuan, bisakah pemerintah Indonesia memberikan definisi pengakuan buat orang Papua. Ada lagi soal disrkriminasi, misalnya orang Papua yang bawa bintang kejora dihukum 15 tahun, tapi misalnya ada anggota TNI atau polisi yang melakukan kekerasan hanya 3-4 bulan, orang Papua ini bertanya dianggap apa.

Penembakan misterius terjadi lagi dan menimpa warga asing Filipina, apakah menurut anda ini terkait dengan yang lainnya?

Secara keseluruhan saya mau bilang meskipun tidak ada ketersinambungan antara kasus satu dengan yang lain, tapi ini memberikan gambaran bahwa Papua itu tidak aman atau memang dibikin tidak aman. Kekerasan-kekerasan seperti ini hidup ditengah satu situasi dan juga tidak jelas sikap pemerintah terhadap pemerintah. Jadi menarik kalau lihat 10 syarat negara gagal kemarin yang di launching, itu sebagian besar terjadi di Papua. Misalnya banyaknya orang menderita bertambah, penegakan hukum tidak ada, rasa aman menghilang, ekonomi orang Papua tambah menurun, ekonomi pendatang yang meningkat, jadi indikator-indikator itu ada semua di Papua.

Kalau kita sebut Papua dan Aceh, di Aceh bisa diredam hal-hal seperti ini kalau di Papua selama ini masih terjadi. Sebenarnya apa perbedaan masalah di Papua sementara di Aceh bisa diatasi?

Di Aceh juga hanya beberapa jumlah kecil saja yang terbongkar. Saya cuma bilang, pembunuhan misterius yang terjadi ini salah satu model yang cukup banyak terjadi di Indonesia, sekitar 6-7 tahun lalu kita menyaksikan bagaimana ini terjadi di Poso, beberapa tahun kemudian di Maluku, lalu ke Aceh. Ini modus yang memang jadi ada satu pembunuhan misterius atau penembakan misterius yang terjadi yang memang itu jadi model untuk membuat ketidaknyamanan, itu satu. Kedua, tidak banyak yang terbongkar, kalaupun terbongkar itu didominasi oleh aparat penegak hukum yang kita juga tahu aparat penegak hukum banyak yang tidak netral.

Polisi juga sering menyebutkan orang tak dikenal sebagai pelakunya, apakah itu artinya mereka tidak mampu menyelesaikan ini?

Saya tidak yakin kalau mereka tidak mampu. Apakah pengeboman, teroris-teroris itu dikenal tidak juga tapi polisi bisa, kenapa polisi bisa membongkar karena duitnya besar, karena program Global War on Terror. Jadi kalau dapat nama di situ, keuntungan di situ ya dikerjakan, Papua ini kalau mau diurus polisi bonusnya apa, kalau itu belum jelas polisi tidak mau mengerjakan soal Papua ini. Jadi kalau anda tanya bisa atau tidak bisa, dugaan saya tahu tapi mereka enggan mengerjakan.

Kalau Kontras Papua apakah sudah mencium indikasi pelaku penembakan misterius ini siapa sebenarnya?

Kita sudah sering investigasi, saya sendiri pernah ke lokasi tahun lalu. Informasi di lapangan banyak sekali ada yang punya videonya saya dikasih, ada yang melihat, macam-macam. Beberapa informasinya mengatakan bahwa ada dalam beberapa penembakan, aneh kalau dibilang itu OPM karena OPM tidak punya senjata laras panjang bisa menembak jauh begitu. Terus 1-2 orang bilang tidak yakin kalau OPM bisa menembak, lalu ada lagi yang melihat tentara atau polisi itu ketika ada tembak-tembakan ada yang santai samil merokok membalasnya. Ini sebetulnya mau dibilang serius ada yang ditembak sampai meninggal, dibilang tidak serius juga kadang-kadang ada ekspresi yang biasa-biasa saja.

Indikasinya ke siapa?

Kita tidak tahu siapa, ini yang pasti ciri-cirinya di sekitar Freeport ada beredar senjata yang bisa menempuh jarak jauh dan itu bisa tepat sasaran. Orangnya terlatih senjatanya canggih dan dieksekusi kepada korban-korban tertentu dan ditembakkan ke tempat yang mematikannya. Kalau orang sipil saja kita bisa identifikasi ciri-cirinya, sekarang tinggal dicari siapa orang-orang di dalam Papua yang punya kemampuan seperti itu mau dia OPM, anggota institusi keamanan Indonesia atau siapapun dicari.

Kalau dari identifikasi senjata ini mengarah ke aparat?

Peluru, itu hanya didominasi kepemilikannya oleh institusi negara. Kalau ada orang-orang di luar institusi negara yang dibiarkan memiliki peluru, itu pertanyaan apa tujuannya, siapa yang memberikan. Kalau dibilang ada penyelundupan kenapa kita membiarkan penyelundupan itu, dimana bea cukai kita, dimana perbatasan-perbatasan diijaga atau tidak, semua peluru ada nomornya. Pertanyaan saya polisi pernah tidak mengikuti nomor peluru itu, korban si A, ada pelurunya, nomornya dilihat, dicek siapa yang punya, gampang sebetulnya kalau mau.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 550 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org