Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
KEGIATAN
Diskusi: HAM lebih baik masa Soeharto apa SBY?



Tgl terbit: Jumat, 20 Mei 2011

Jum'at (20/05) Diskusi publik yang digelar di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada Jumat/20 Mei 2011 sekitar pukul 16.15-17.45 WIB adalah menyoal hasil survey yang telah dilakukan oleh Indo Barometer perihal 13 Tahun Reformasi dan 18 Bulan Pemeirntahan SBY-Boediono.

Namun dalam diskusi publik ini hanya dibatasi pada sektor Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) karena dalam salah satu survey yang dilakukan oleh Indo Barometer perihal tuntutan reformasi mengenai hukum dan HAM terutama penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM sebagia besar menganggap belum terpenuhi. Selain itu diskusi publik ini juga mendiskusikan perihal tingkat kepuasan publik atas Pemerintahan Orde Baru.

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi publik ini adalah; M. Qadari (Direktur Eksekutif Indo Barometer), Daniel Hutagalung (Perhimpunan Pendidikan Demokrasi) dan Haris Azhar (Koordinator KontraS) serta dihadiri oleh korban dan keluarga korban dari kasus pelanggaran HAM seperti peristiwa 1965, Tanjung Priok 1984, Peristiwa Mei 1998 dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998 dan media baik cetak mau pun ekeltronik.

M. Qadari dari Indo Barometer menyampaikan bahwa Survey yang telah dilakukan tidak dimaksudkan untuk mengembalikan citra Orde Baru yang otoriter namun hanya menyampaikan pendapat atau presepsi public perihal 13 tahun refromasi dan menyangkut soal penyelesaian HAM sebagian public menilai belum memenuhi harapan karena belum ada penyelesaian yang dilakukan oleh SBY. Daniel Hutagalung juga menambahkan Reformasi masih diisi oleh warisan Orde Baru sehingga sangat menyulitkan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik serta Masih ada upaya dari partai politik terutama Golongan Karya (Golkar) yang mencoba membela Soeharto sebagai pahlawan bangsa dan hal ini juga dilakukan oleh Partai politik lainnya seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang pernah memperjuangkan Soeharto menjadi pahlawan

Sementara Haris Azhar menegaskan perihal penegakan HAM di era reformasi tidak bisa memberikan perbaikan atau koreksi terhadap upaya penyimpangan yang telah dilakukan oleh Orde Baru, HAM masih dalam bentuk regulasi saja, implementasinya masih belum bisa dirasakan dan Parameter untuk mengukur perbaikan HAM yang pertama adalah melalui penuntasan kasus-kasus Pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, baru kemudian dikuti oleh tindakan lainnya. Yang terjadi saat ini hanyalah pembiaran dari Presiden yang tidak berkomitmen untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Sebagian peserta diskusi yang menanggapi paparan narasumber juga menyampaikan kekecewaannya terhadap dua rezim mulai Orde Baru yang telah menciptakan sejumlah pelanggaran HAM dan rezim SBY yang tidak mampu menyelesaikan sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru. Hal ini yang disampaikan oleh para perwakilan korban yang hadir dalam diskusi.



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Dilihat : 1,375 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org