Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Tuntaskan Persoalan Papua, LSM Temui Wantimpres

Sumber: HUKUMONLINE.COM | Tgl terbit: Selasa, 03 Juli 2012

Tindak kekerasan yang makin meningkat di Papua membuat sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) bolak-balik menyambangi berbagai lembaga negara. Misalnya, Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) yang bersama beberapa LSM lainnya mengadakan pertemuan dengan Komnas HAM, Ombudsman, DPR dan lainnya untuk meminta masalah tindak kekerasan yang dihadapi masyarakat Papua segera diselesaikan.

Kali ini KontraS bersama Foker LSM Papua dan LSM lainnya bertemu dengan anggota Wantimpres, Albert Hasibuan, untuk membicarakan masalah yang sama. Dari hasil pertemuan itu Wakil Koordinator KontraS, Indria Fernida, berharap agar Wantimpres menyampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dua hal penting. Pertama, tentang penegakan hukum dan evaluasi keamanan di Papua. Kedua, tentang dialog damai.

Indria menyesalkan pernyataan yang dilontarkan Presiden SBY beberapa waktu lalu yang menyebut persoalan yang ada di Papua hanya masalah kecil. Bagi Indria yang terjadi malah sebaliknya, untuk itu persoalan Papua sangat penting untuk diselesaikan. Oleh karenanya Indria mendesak agar pemerintah melakukan penegakan hukum dan evaluasi keamanan yang digunakan di Papua.

Selain itu Indria mendesak agar Wantimpres menyampaikan kepada SBY agar dialog damai di Papua segera dilaksanakan. Indria melihat sebelumnya Presiden telah membentuk tim untuk menggelar dialog damai. Sayangnya, sampai saat ini belum terlihat langkah nyata dari pemerintah untuk menyiapkan terlaksananya dialog damai tersebut. Mendukung terlaksananya dialog itu, Indria menyebut sejumlah LSM telah menawarkan konsep kepada pemerintah.

â??Jika Presiden berkomitmen untuk situasi damai di Papua, saya rasa dua hal tersebut harus menjadi perhatian utama dan prioritas,â? kata Indri kepada wartawan di kantor Wantimpres, Jakarta, Selasa (7/3).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Sinode Gereja Kingmi Papua, Benny Giay, menyebut telah menyampaikan kondisi yang saat ini terjadi di Papua kepada Wantimpres. Benny menjelaskan warga Papua, baik yang tinggal di pelosok desa ataupun di tengah kota, kondisinya memprihatinkan. Warga yang tingal di pelosok desa, dari pantauan Benny minim akses kesehatan dan pendidikan. Kondisi itu diperparah dengan gizi buruk yang kerap dialami warga.

Sementara di kota, warga dihantui oleh ancaman penembakan dan tindak kekerasan lainnya. Pasalnya, tindak kekerasan yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir membuat warga ketakutan, bahkan Benny merasa hampir setiap hari terdapat korban penembakan. Selain itu Benny melihat ada isu yang dihembuskan bahwa masyarakat asli Papua akan menyerang masyarakat pendatang. Akibatnya, warga pendatang membekali diri dengan senjata.

Menurut Benny, pemerintah seharusnya mampu menegakkan peraturan yang ada, sehingga pelaku tindak kekerasan dan penembakan dapat ditangkap dan dihukum. Selain itu Benny berharap agar aparat keamanan menghentikan stigma yang selama ini menyebut bahwa orang Papua adalah separatis. Stigma tersebut menurut Benny ikut berkontribusi atas tindak kekerasan yang selama ini terjadi di Papua.

â??Kami minta agar rasa aman dan nyaman dikembalikan, hentikan stigma separatis dan kami berharap pemerintah tidak menggunakan pendekatan militeristikâ? ujar Benny.

Sementara Sekretaris Eksekutif Foker LSM Papua, Septer Manufandu, mengatakan wajah Indonesia terlihat buruk di Papua. Untuk itu Septer menyebut telah bertemu dengan berbagai lembaga negara untuk membantu menuntaskan persoalan Papua. Selain itu Septer mengkritik sejumlah media yang dinilai tidak netral terhadap persoalan di Papua.

Septer mengatakan pendekatan yang selama ini digunakan pemerintah untuk Papua harus dievaluasi, salah satunya sektor keamanan. Septer melihat terdapat persoalan dalam soal keamanan di Papua, karena sudah banyak personil keamanan yang ditempatkan di Papua namun tak kunjung memberikan keamanan bagi warga. Septer melihat yang terjadi malah sebaliknya, yaitu warga merasa tidak aman dengan banyaknya jumlah aparat keamanan tersebut.

Septer juga menyoroti soal Otonomi Khusus (Otsus) dan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang selama ini diterapkan di Papua. Kedua kebijakan pemerintah pusat itu menurut Septer tidak menjawab persoalan yang ada di Papua. Dia melihat kedua kebijakan itu malah menimbulkan masalah baru, padahal sudah banyak uang negara yang digelontorkan untuk mendukung tercapainya kedua kebijakan tersebut. Menurut Septer, Presiden harus bertindak tegas menuntaskan masalah di Papua.

Bagi Septer masalah krusial yang harus diselesaikan terkait tindak kekerasan yang kerap terjadi mempertemukan dua pihak yang saling bertentangan dalam kerangka dialogis. Yaitu pemerintah dengan simbol NKRI harga mati dan pihak yang resisten, mengusung simbol Papua merdeka. Untuk menuntaskannya, Septer berpendapat harus dibangun dialog damai. â??Pertemuan dua posisi ini yang hampir 40 tahun melahirkan kekerasan di Papua, mesti dipertemukan. Usulan rakyat Papua pertemuannya lewat dialog damai untuk membuat perdamaian di Papua,â? tutur Septer.

Septer mendesak agar pemerintah melakukan langkah konkret dalam mewujudkan perdamaian di Papua. Selain itu dia berharap agar masyarakat Papua dilibatkan oleh pemerintah dalam menentukan arah kebijakan untuk Papua. Oleh karenanya Septer berharap agar pemerintah membuka diri untuk segera menyiapkan dialog bersama masyarakat Papua untuk mewujudkan perdamaian di Papua.

Menanggapi aduan yang disampaikan sejumlah LSM itu Albert menyatakan dialog penting sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Papua. Persiapan untuk mengadakan dialog itu menurut Albert harus dilakukan mulai dari sekarang. Ia juga mengapresiasi langkah yang sudah ditempuh LSM menemui sejumlah lembaga pemerintahan untuk menyelesaikan kasus Papua.

Albert juga menjelaskan bahwa SBY mengharapkan agar kondisi masyarakat Papua dapat lebih baik dan bermartabat. Mengacu keberhasilan pemerintah dalam proses perdamaian di Aceh, Albert berharap proses perdamaian serupa juga dapat terjadi di Papua.

Atas berbagai masukan itu Albert berjanji akan menyampaikannya kepada SBY. Selain itu Albert menyebut tidak menutup kemungkinan Wantimpres akan melakukan kunjungan langsung ke Papua. Namun yang terpenting menurut Albert mendorong agar dialog damai segera terlaksana. â??Dialog harus diadakan,â? pungkasnya.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 957 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org