Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Pendekatan Militer di Papua Terus Berlangsung

Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 03 Juli 2012

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia masih tetap menggunakan pendekatan militer dalam melakukan pengamanan di Papua. Aksi kekerasan di Bumi Cenderawasih, seperti penembakan, masih terus terjadi setiap hari. Klaim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan jajarannya bahwa pemerintah menggunakan pendekatan kesejahteraan ternyata tak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Hal ini disampaikan Wakil Koordinator Kontras Indria Fernida, Ketua Sinode Gereja Kingmi Papua Pdt Benny Giay, dan Sekretaris Foker LSM Papua Septer Manufandu kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Albert Hasibuan di Jakarta, Selasa (3/7/2012).

"Kami berikan jempol untuk wacana dan pernyataan yang bagus. Tapi kita berhadapan dengan realita yang berbeda. Setiap hari ada penembakan yang tidak pernah ditangkap. Ada yang mengatakan, (pelaku) ini OPM. Dari mana OPM? Menurut kami, kekerasan dan perlakuan yang tidak adil sudah lama terjadi dan belum diselesaikan," kata Pdt Benny.

Menurut Indria, Pdt Benny, dan Septer, Presiden tak boleh hanya sekedar memberikan instruksi yang tegas saja, tetapi harus memastikan bahwa hal tersebut dijalankan. Pidato-pidato Presiden perlu diiringi kebijakan dan program kerja yang konkret. Menurut Pdt Benny, layanan kesehatan dan pendidikan masih buruk dan memprihatinkan. Banyak warga Papua yang menderita gizi buruk, dan anak-nak yang menganggur karena tidak bisa membayar uang sekolah.

"Banyak sekolah, tetapi tidak ada gurunya. Puskesmas sering tidak ada petugas dan obat," kata Pdt Benny.

Sementara itu, Septer mengatakan, kebijakan pembangunan melalui otonomi khusus dan tim khusus Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tidak menyelesaikan persoalan. Pemerintah harus mempertemukan kelompok-kelompok yang berkonflik. Dialog yang membumi di Papua harus segera dilakukan.

Terkait hal ini, Albert mengatakan, dirinya akan menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Albert mengaku turut prihatin dengan kondisi di Papua. "Kata akhirnya adalah dialog memang penting. Saya mau minta agar keadaan yang buruk ini diakhiri," kata Albert.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,068 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org