Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Perbedaan Persepsi Sebabkan Papua Jadi Komoditas Politik

Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 26 Juni 2012

JAKARTA--MICOM: Komisioner Komnas HAM Ridha Saleh mengatakan ada perbedaan persepsi dalam melihat kondisi di Papua. Bahkan, ia mengatakan di Jakarta tidak ada platform untuk penyelesaian persoalan di Papua.

"Jadi wajar bila banyak yang mengatakan keamanan di Papua jadi komoditas politik," kata Ridha, saat menerima perwakilan beberapa lembaga swadaya masyarakat seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Imparsial, dan YLBHI di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/6).

Menurutnya, Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang dibentuk untuk mengatasi jurang perbedaan antara Papua dengan Jakarta pada akhirnya hanya menjadi program sosial (charity).

"Padahal seharusnya bisa menurunkan tingkat kekerasan di Papua, mengurangi personel aparat di Papua dan lainnya," kata Ridha lagi.

Oleh karena itu, ia sepakat mengenai urgensi evaluasi sistem keamanan di Papua oleh pemerintah pusat.

"Warga Papua menginginkan kedamaian, namun di sisi lain jumlah aparat keamanan terus ditambah. Terlebih, stigmatisasi semakin menguat," ujar Ridha.

Sementara itu, di tempat yang sama, Sekretaris Eksekutif Forum Kerja LSM Papua Septer Manufandu mengatakan aparat keamanan di Papua justru tidak memberikan rasa aman.

"Ketika warga negara merasa tidak aman, cara mengatasinya bukan mengirim pasukan. Tetapi evaluasi sistem keamanan dan kinerja aparat keamanan," katanya.

Koordinator KontraS, Haris Azhar, meminta agar Komnas HAm bisa membangun sistem proteksi kekerasan karena rasa aman yang ada di Papua telah hilang.

"Sekarang yang harus dilakukan adalah bagaimana membangun kepercayaan warga Papua terhadap Pemerintah pusat. Itu tanggung jawab Polri sebagai lembaga sentralisasi. Tidak cukup investigasi di papua selama tiga hingga lima hari," kata Haris.

Menurutnya, pemerintah harus membangun sistem keamanan di Papua agar kasus kekerasan dan kerusuhan yang seringkali terjadi di Papua tidak terulang kembali.

"Bagaimana warga Papua mau berpartisipasi dialog damai kalau mereka saat keluar rumah selalu dibayang-bayangi dengan moncong senjata aparat keamanan." (OX/OL-10)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,045 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org