Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
HENTIKAN PENINDASAN DAN KEKERASAN BURUH HARIAN LEPAS SEKARANG JUGA!!!!!!!!

Tgl terbit: Selasa, 22 Mei 2007

HENTIKAN PENINDASAN DAN KEKERASAN BURUH HARIAN LEPAS SEKARANG JUGA!!!!!!!!

KAUM BURUH ITU SAUDARA, BUKANLAH BUDAK TANPA HARGA
TEMPAT KERJA KAMI MESTI SEHAT DAN TIDAK BERBAHAYA
UPAH KAMI HARUS LAYAK BESAR KECILNYA
DIWAKTU LIBUR, JANGAN SAMAKAN KAMI DENGAN PENGANGGUR
DAN BIARKANLAH KAMI BERSERIKAT DAN BERKUMPUL
JANGAN PULA MEMEBUAT KAMI KAGOK UNTUIK MOGOK
KAUM BURUH ITU SAUDARA, PATUT DIHORMATI SEBAGAI MANUSIA

Bertahun-tahun buruh harian lepas di PTPN IV Kebun Unit Dolok inumbah mengalami PENINDASAN DAN KEKERASAN dari BUMN yang seharusnya menjalankan Undang-Undang ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang menajmin hak-hak normatif bruh sebagai manusia untuk dapat hidup layak bagi dirinya dan keluarga buruh.

Namun kenyataannya sudah 9 ( sembilan ) tahun buruh harian lepasa mengalami Penindasan Dan Kekerasan Berlapis-Lapis dari PTPN IV Kebun Unit Dolok Sinumbah. Penindasan tersebut mulai dari upah murah dibawah standard UMP, selama 9 tahun terus menerus menajdi BHL (Buruh Harian Lepas) dan tidak pernah ada peluang menjadai buruh tetap, tidak dipenuhinya Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), belum lagi kerja yang sampai 12 jam tidak pernah dihitung lembur. Perusahaan telahg melakukan penindasan dan kekerasan terhadap buruh dengan memaksa hidup dibawah standard minimal.

Padahal kesejahteraan buruh telah dijamin oleh UUD 1945, UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, PP Nomor 28 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan JMASOSTEK,bahkan negara Indonesia telah meratifikasi konvensi EKOSOB (Ekonomi Sosial Budaya) yang didalamnya menjamin kesejahteraan tenaga kerja. Untuk itu segala penindasan dan kekerasan yang kami terima kami Forum Komunikasi Buruh Harian Lepas (FK - BHL) PTPN IV Kebun Unit Dolok Sinumbah menuntut:

  1.. Hapuskan buruh borongan dan buruh harian dan jadikan menajdi buruh tetap.
  2.. Naikkan upah sesuai dengan umsp (upah minimum sektor propinsi)
  3.. Berikan jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek)
  4.. Jam kerja 40 jam seminggu
  5.. Berikan upah lembur
  6.. Berikan uang makan rp 6.000,- /hari
  7.. Berikan uang transport rp 5.000,-/ hari
  8.. Lengkapi perlengkapan kerja yang aman bagi buruh
  9.. Bebaskan buruh bongkar muat dari PN dari buruh tetap
  10.. Naikkan Upah Buruh Bongkar Muat 100%
  11.. Naikkan Premi TBS
  12.. Berikan fasilitas yang layak bagi buruh
  13.. Berikan kesempatan kerja yang sama bagi setiap orang tanpa diskriminatif.
 

Dolok Sinumbah, 22 Mei 2007

Koordinator Aksi

 
Eko Santoso


KRONOLOGIS KEJADIAN

Jumat, 11 Mei 2007
Pelayangan surat pemberitahuan aksi, polres tidak mengeluarkan langsung Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dengan alasan Kasat Intelkam tidak ada.

Sabtu, 12 Mei 2007
Surat Tanda Terima diambil perwakilan buruh dengan terlebih dahulu bertemu denganKasat Intelkam

Senin, 14 Mei 2007
Aksi buruh menjadi karyawan tetap dan pemenuhan hak-hak normatif (statement terlampir) di Kantor Besar PTPN IV Dolok Sinumbah Kabupaten Simalungun. Hasil aksi pihak perusahaan menjanjikan jawaban seminggu dari statement yang diterima.

Rabu, 16 Mei 2007
Buruh kembali akan mengadakan aksi jika janji perusahaan pada aksi Senin 14 Mei tidak terpenuhi dan akan melakukan mogok kerja selama 7 hari. Untuk itu buruh mengirimkan surat pemberitahuan untuk aksi pada hari Senin 21 Mei 2007.

Perwakilan buruh diterima Kasat Intelkam Polres Simalungun, AKP Robert Simanjuntak yang bersangkutan tidak bersedia memberikan Surat Tanda Terima Pemebritahuan (STTP) yang disampiakan oleh perwakilan buruh. Beliau malah menyampaikan agar buruh tidak mengadakan aksi terlebih dahulu pada hari Senin, sampai ada tanggapan dari manager. Jika tidak ada tanggapan dari manager baru hari selasa diadakan denomnstrasi tetapi dengan catatan pada hari Senin perwakilan buruh harus menemui Kasat Intelkam untuk menganmbil Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

Senin, 21 Mei 2007
Buruh tetap mengadakan aksi di Kantor Besar PTPN IV Dolok Sinumbah Kabupaten Simalungun tanpa menunggu dikeluarkannya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Pada saat aksi,  buruh dihadang pihak kepolisian karena tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan dan seluruh massa aksi dipaksa bubar. Saat ditelepon jawaban Kasat Intelkom tidak ada demonstrasi di Dolok sinumbah dan tidak ada pengeluaran Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) untuk buruh kebun DolokSinumbah.

Jawaban Kasat Intelkom didengar oleh seluruh wartawan.
Ada indikasi bahwa pihak kepolisian melarang buruh untuk berdemo.

Selasa, 22 Mei 2007
Kapolres Simalungun Alex Mandalika saat ditelepon KontraS Sumatera Utara sebagai pendamping forum komunikasi buruh harian lepas (fk - bhl) mengatakan tidak ada perwakilan buruh yang menghadap polisi sebagai penanggung jawab aksi.  KontraS Sumut yang ingin mengefax surat klarifikasi pembubaran aksi juga tidak diperbolehkan karena alasan tidak melayani surat via fax.



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 5,793 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org