Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Polisi dituntut ungkap kasus penembakan Aceh dan Papua

Sumber: BBC.CO.UK | Tgl terbit: Rabu, 06 Juni 2012

Ketidakberhasilan pengungkapan sejumlah kasus penembakan di Papua dan Aceh mendapat kecaman dari kalangan pegiat kemanusiaan dan anti kekerasan.

Koordinator Eksekutif Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan harusnya kepolisian daerah baik di Aceh maupun Papua mampu mengantisipasi peristiwa sejumlah peristiwa penembakan yang terjadi dalam satu bulan terakhir.

"Untuk peristiwa pertama dan kedua mungkin polisi bisa mengatakan kecolongan namun berikutnya polisi kan tidak boleh mengatakan susah mengungkap fakta ada konteks lain yang disebut dengan pencegahan dimana polisi bisa melakukan hal itu," kata Haris kepada wartawan BBC Indonesia, Andreas Nugroho, melalui telepon.
"Membiarkan peristiwa ini tanpa ada proses hukum juga merupakan sebuah kejahatan."

Sebelumnya sejumlah kasus penembakan terus terjadi di Aceh dan Papua dalam satu bulan terakhir. Polisi sampai hari ini masih belum berhasil mengungkap motif dan pelaku dibalik aksi sejumlah penembakan tersebut.

Di Aceh kasus penembakan terakhir terjadi pada hari Senin (04/06) yang menimpa Nasrul Mahyar warga Lhokseumawe.

Kesulitan mengungkap
Kasus penembakan di Lhokseumawe merupakan yang kedua dalam kurun kurang dari satu bulan.

Sebelumnya pada pertengahan Mei lalu aksi penembakan telah mengakibatkan tewasnya Sukri bin Abdullah, Sekretaris Partai Aceh wilayah Lhokseumawe, dan teman perempuannya bernama Cut Yeti.

Kepolisian Daerah Aceh mengaku masih kesulitan dalam kasus penembakan tersebut.

"Saksi tidak ada kejadian juga begitu dan korban belum bisa kita periksa karena kondisinya masih lemah dan itu tidak bisa diungkap cepat. Mudahan-mudahanlah kita tentunya lebih serius menangani semua kejadian yang berkembang di Aceh," kata Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Gustav Leo, kepada BBC Indonesia.
Meski masih belum dapat menangkap pelaku dalam dua peristiwa terakhir namun Gustav menepis kemungkinan kedua kasus itu terkait dengan kondisi politik di Aceh.

"Persoalan politik kan tidak ada, sudah selesai semua berkaitan dengan pemilukada, tidak ada persoalan baik di kabupeten maupun pemilukada kalau dilihat dari kasus dua minggu terakhir ini memang masalahnya pribadi dan kita masih kembangkan, tidak ada kaitan dengan politik."

Perburuk kepercayaan
Selain di Aceh, peristiwa penembakan belakangan juga terjadi di Papua. Setidaknya ada tiga kasus penembakan dalam satu pekan terakhir dan mengakibatkan lima orang mengalami luka.

Serupa dengan yang terjadi di Aceh, kasus di Papua hingga sekarang juga masih belum berhasil diungkap.

Koordinator Eksekutif Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan, harus ada evaluasi terhadap aparat petugas kepolisian yang bertugas di kedua wilayah tersebut.

"Untuk Papua kasus ini makin memperburuk hubungan kepercayan antara Papua terhadap pemerintah di Jakarta," kata Haris.

"Kalau polisi bisa mengungkap kasus terorisme kenapa mereka tidak bisa ungkap kejahatan misterius seperti ini."



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,132 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org