Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
KEGIATAN
Peringatan Kegiatan Mei:Terjadi Kemacetan Yang Luar Biasa Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM



Tgl terbit: Minggu, 15 Mei 2011

I. Audiensi dengan Harian Kompas

Pada 6 Mei 2011 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan korban dan keluarga korban dari peristiwa atau kasus; 1965-1966, Tanjung Priok 1984, Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998, Trisakti, Semanggi I dan II, serta peristiwa Mei 1998 mendatangi kantor Harian Kompas yang berada di Palmerah, Jakarta Barat.

Kedatangan KontraS bersama korban ke harian kompas bertepatan dengan momentum Mei (13 tahun reformasi), dalam pertemuan tersebut diterima langsung oleh Pimpinan Redaksi 2 (dua) staf jajarannya. KontraS menyampaikan perkembangan advokasi kasus-kasus pelanggaran HAM selama 13 tahun reformasi namun tidak ada kemajuan yang berarti. Semua kasus-kasus pelanggaran HAM belum terselesaikan.Korban menyampaikan harapan kepada harian kompas agar mendukung setiap upaya perjuangan korban dengan memberikan perhatian yang serius kepada kegiatan yang dilakukan oleh korban. Menanggapi hal tersebut, harian kompas menyampaikan akan terus memberikan perhatian yang serius serta memberikan dukungan dalam perjuangan para korban pelanggaran HAM.

II. Siaran Pers Bersama Peringatan 13 Tahun Tragedi Mei

Siaran pers bersama ini dihadiri oleh Jaringan Tionghoa Muda (JTM), Korban dan Keluarga Korban Mei 1998, KontraS serta Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dengan tema; Mengungkap Kebenaran, Menatap Masa Depan: Integrasi Pengalaman Korban Tragedi Mei 1998 dalam pendidikan sejarah nasional Bangsa Indonesia yang diselenggarakan di kantor Komnas Perempuan pada Rabu, 11 Mei 2011.

Dalam siaran pers ini KontraS menyampaikan perkembangan advokasi (hambatan hukum dan politik) kasus-kasus pelanggaran HAM dan korban menyampaikan harapan kepada Negara terutama pemeirntah agar serius menuntaskan kasus Mei 1998 dan kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya yang ada di Indonesia.

III. Audiensi ke Harian The Jakarta Post

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan korban dan keluarga korban dari peristiwa atau kasus; 1965-1966, Tanjung Priok 1984, Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998, Trisakti, Semanggi I dan II, serta peristiwa Mei 1998 mendatangi kantor Harian the Jakarta Post yang berada di Palmerah, Jakarta Barat.

Kedatangan KontraS bersama korban ke harian kompas bertepatan dengan momentum Mei (13 tahun reformasi), dalam pertemuan tersebut diterima langsung oleh Pimpinan Redaksi, editor manajer serta jajaran lainnya. KontraS menyampaikan perkembangan advokasi kasus-kasus pelanggaran HAM mengalami kemandekan yang luar biasa (hambatan hukum dan politik). Korban pelanggaran HAM menyampaikan harapanya agar harian the jakarta post memberikan perhatian yang serius kepada para korban dan memberikan dukungan pemberitaan dalam perjuangan korban.

Menanggapi hal tersebut, pimpinan redaksi harian the Jakarta Post akan tetap mendukung upaya korban dalam perjuangan untuk menggapai keadilan. Menurutnya harian the Jakarta Post selama ini sudah memberikan ruang pemberitaan kepada para korban melalui kolom khusus. Ke depan harian the jakarta post akan tetap mendukung dan memberikan perhatian serius terhadap masalah HAM.

IV. Aksi Mempertanyakan Tim Penanganan Pelanggaran HAM Berat ke Menkopolhukam

Pada 12 Mei 2011 bertepatan dengan peringatan tragedi Trisakti, KontraS bersama korban dan keluarga korban dari berbagai kasus atau peristiwa serta mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Melawan Amnesia Sejarah (GEMAS), Koaliasi Masyarakat Adat Anti Korupsi (KAMPAK) menggelar aksi demonstrasi ke kantor Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan (Menko-Polhukam)

Aksi ini dilakukan untuk mendesak Tim penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang dibentuk Menko-Polhukam sesuai dengan harapan korban. Kasus-kasus yang masih mandek di Kejaksaan Agung harus terus didorong untuk dilakukan penyidikan. Proses hukum untuk membawa kasus pelanggaran HAM melalui mekanisme hukum adalah syarat utama agar keadilan korban bisa diwujudkan. Aksi ini dilanjutkan dengan aksi diam kamisan di depan Istana Negara.

V. Aksi kamisan ke-209

Setelah melakukan aksi atau demontrasi di depan kantor Kemenko-Polhukam aksi dilanjutkan ke depan Istana Negara. Aksi diam Kamisan yang ke-209 bertemakan 13 Tahun tragedi Trisakti dan Mei 1998. Aksi kamisan dihadiri oleh sekitar 80 orang dengan menggunakan pakaian hitam, payung hitam, membawa spanduk dan poster serta foto korban. Desakan dalam aksi ini adalah meminta Presiden menepati janji yang kesekian kalinya kepada korban untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.

VI. Jalan santai Melawan Lupa

Pada 15 Mei 2011, Ibu-ibu korban Mei 1998 menggelar aksi simpatik jalan santai melawan lupa dari Kebon Singkong (rumah salah satu korban) menuju Tugu Jarum Mei 1998 yang berada di Klender. Jalan santai melawan lupa ini diikuti oleh sekitar 30 Korban Mei 1998 dengan menggunakan pakaian hitam serta membawa foto korban. Kegiatan ini dilakukan untuk mengingatkan kembali kepada publik agar tidak melupakan kasus Mei 1998 dan mendesak negara untuk menuntaskan kasus tersebut.

 



Kasus terkait Semanggi I 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,341 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org