Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Polri tak Layak Hukum Demonstran Anti-Kenaikan BBM

Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 06 April 2012

Metrotvnews.com, Jakarta: Koordinator Koalisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azar, menilai kepolisian tidak layak meneruskan proses hukum terhadap dua mahasiswa, jika lembaga tersebut tidak legowo menindak anggotanya yang melakukan kekerasan saat pengamanan demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Jakarta, 27 Maret lalu.

Hal itu disampaikan Harris dalam diskusi bertajuk "Catatan Kritis Penangangan Demonstrasi antara Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM di Sekretariat Pengurus Besar HMI, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/5). Menurut Harris, polisi banyak menyalahi prosedur saat mengamankan demonstrasi yang berlangsung di sejumlah tempat di Jakarta.

"Tidak layak buat Mabes Polri meneruskan proses hukum kalau polisi tidak legowo anggota diproses," kata Harris. Intinya saya mau bilang, ada pelanggaran hukum acara pidana. Dari semua proses itu, ada pelanggaran acara pidana, pelanggaran prosedur pengamanan, ada konten-konten kekerasan, mahasiswa dipukuli, ada yang pulang kuliah diciduk," lanjutnya,

Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto mengatakan, dua mahasiswa yang ditahan diduga menggulingkan, melempari, dan membakar mobil operasional Reserse Mobil. Polisi juga menduga unjuk rasa tersebut disusupi provokator. Hal itu didasarkan penemuan batu dan molotov di lokasi kejadian.

Harris mengatakan, KontraS dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat lainnya akan memberi bantuan hukum terhadap dua mahasiswa tersebut. Harris juga mengingatkan agar berbagai pihak tak terlalu larut dalam isu politik, sampai-sampai melupakan kekerasan yang dilakukan polisi.(IKA)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 565 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org