Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
KOALISI LSM AKAN KAWAL PROSES SELEKSI ANGGOTA LPSK

Tgl terbit: Rabu, 25 April 2007

KOALISI LSM AKAN KAWAL PROSES SELEKSI ANGGOTA LPSK

Presiden Yudhoyono pada tanggal 31 Maret 2007 telah mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Panitia Seleksi Anggota LPSK terdiri dari Harkristuti Harkrisnowo dan Abdul Wahid (unsur pemerintah), Indriyanto Seno Adji, Teten Masduki, dan Rita Serena Kalibonso (unsur masyarakat).  Ada empat tahap yang harus dilalui para calon anggota LPSK yaitu tes administrasi, penulisan makalah mengenai visi misi LPSK, profille asessment, dan wawancara. Dengan empat tahap seleksi, diharapkan per 30 Juni 2007, sebanyak 21 nama calon anggota LPSK dapat diserahkan kepada Presiden. Pada awal Agustus 2007 ditargetkan anggota LPSK sudah dapat dilantik.

Berkaitan dengan proses seleksi anggota LPSK tersebut, maka beberapa LSM yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Saksi akan melakukan pengawalan dengan cara: (1) memberi masukan kepada panitia seleksi mengenai kriteria calon tambahan dan proses seleksi yang akan dilaksanakan, (2) secara pro aktif ikut mendorong/menjaring orang-orang yang potensial untuk mengikuti proses seleksi calon anggota LPSK, (3) Melakukan penelusuran rekam jejak (tracking) terhadap calon-calon yang akan mengikuti proses seleksi, dan (4) Melakukan monitoring terhadap proses seleksi anggota LPSK, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun DPR RI.

Koalisi berharap bahwa proses seleksi yang dilakukan nantinya dapat menghasilkan anggota LPSK yang tidak saja bersih, berintegritas, dan berkualitas namun juga memiliki keberpihakan kepada saksi dan korban. 

Berdasarkan hal diatas Koalisi Perlindungan Saksi meminta Panitia Seleksi:

1.
Membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan yang berkaitan dengan proses seleksi anggota LPSK.
2.
Menjalankan prinsip profesionalitas, imparsial dan secara pro aktif menjaring calon-calon anggota yang potensial.
3.
Memasukkan kriteria tambahan (selain yang ditentukan UU PSK) kepada calon anggota LPSK yaitu Low Profile (bukan tipe orang yang suka mencari popularitas), bekerja Full time (tidak rangkap jabatan/ hanya bekerja untuk LPSK), bekerja dengan prinsip kerahasiaan, tidak pernah melakukan tercela, mampu bekerja dalam tim, dan memiliki keahlian khusus yang berkaitan dengan program-program perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban.

 

Jakarta, 25 April 2007

KOALISI PERLINDUNGAN SAKSI



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 3,811 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org