Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KontraS : Pelibatan TNI Dalam Unjuk Rasa Ilegal!

Sumber: SERUU.COM | Tgl terbit: Minggu, 25 Maret 2012

Jakarta, Seruu.com - Reaksi atas dilibatkannya personel TNI dalam mengamankan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) masih bergulir. Kali ini, kalangan pegiat hak asasi manusia (HAM) yang bersuara. Mereka menilai keterlibatan anggota TNI tersebut tidak diperlukan.

"Kami mempertanyakan pengerahan TNI dan model kekerasan dalam menghadapi aksi demonstrasi atas kenaikan BBM," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, Sabtu (24/3).

Penggunaan personel TNI untuk mengantisipasi aksi protes kenaikan harga BBM dinilai tidak sesuai dengan konstitusi dan undang-undang. Misalnya terkait pertahanan dan pembagian peran antara TNI dan Polri.

Selain itu, secara politik memperlihatkan ekspresi kekuasaan yang berlebihan dari pihak penguasa. "Bagi kami melibatkan TNI dalam tindakan-tindakan pengamanan merupakan sesuatu yang ilegal," kata Haris.

Alasannya, bertentangan dengan aturan main pelibatan TNI dalam tugas-tugas militer selain perang. "Seharusnya pelibatan melalui sebuah keputusan politik dari presiden dengan persetujuan DPR," imbuhnya.

Terjadinya aksi kekerasan dalam menangani demo BBM juga menjadi catatan. Kontras menyayangkan masih terjadinya penggunaan kekuatan yang berlebihan dari aparat kepolisian terhadap demonstran. Misalnya yang terjadi di Jogjakarta, Makasar, Medan, dan Jakarta.

Dalam rentang waktu Januari hingga Maret 2012, Kontras mencatat terjadi 128 aksi demo anti kenaikan BBM. Dari jumlah itu, 98 aksi berjalan lancar dan 30 demo yang dibubarkan atau terjadi bentrok dengan aparat. Sementara jumlah korban luka-luka mencapai 83 orang.

Haris mengatakan, aksi menolak kenaikan harga BBM merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. "Apalagi rencana kenaikan harga BBM merupakan isu yang kontroversial dan memerlukan partisipasi suara publik sebelum diputuskan," terangnya.

Seharusnya, lanjut dia, ekses negatif dari aksi demonstrasi itu bisa direspon aparat dengan pendekatan penegakan hukum. Kontras memandang aksi menentang kenaikan BBM bukan merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional. "Meski mungkin dianggap sebagai ancaman terhadap pemimpin pemerintahan saat ini," katanya.

Seperti diketahui, personil TNI ikut mengamankan Istana Kepresidenan saat terjadi demo menolak kenaikan harga BBM (21/3). Pihak Istana malah menyebut, TNI juga perlu mengamankan objek vital lain dengan berkoordinasi dengan Polri.

Sementara Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, TNI tidak mengelola dan menghadapi para demonstran. Sebab, itu merupakan tugas Polri. Namun, TNI juga punya tugas menjaga objek vital. " TNI harus siap dalam waktu yang tepat apabila diperlukan," katanya. [ms]



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 735 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org