Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
OPINI
Konspirator Pembunuhan Munir

Sumber: Suara Karya Online | Tgl terbit: Senin, 30 Juni 2008

Tanggal 19 Juni, Muchdi Pr dijadikan tersangka utama konspirasi pembunuhan Munir. Peristiwa ini membuat kasus Munir mulai terang setelah hampir empat tahun. Akankah kasus ini kian terang atau kembali gelap: waktu yang akan menjawab.

Mengapa Muchdi Pr ditahan? Pengacara Muchdi membantah adanya hubungan kliennya dan Polly hanya didasarkan pada hubungan nomor telepon. Keterangan-keterangan saksi tentang hubungan keduanya, bahkan pengakuan mantan direktur Garuda tentang pengangkatan khusus Polly karena adanya surat BIN, dinilai tak cukup. Benarkah?

Ya namanya juga pengacara, apa pun bukti tuduhan hukum terhadap kliennya pasti dibantah. Orang awam saja mengerti, tak mungkin ada rekaman kontak telepon sebanyak 41 kali dalam interval waktu yang pendek antarnomor telepon genggam beserta nomor telepon rumah dan kantor Muchdi. Suara percakapan telepon pun dibantah, seperti kita lihat dalam kasus suap BLBI, Ayin dan jaksa Kemas Yahya Rahman.

Keberhasilan membongkar motif dan dalang peracun Munir memberi ruh bagi keadilan dalam carut-marut dunia hukum dewasa ini. Menjaga kelangsungan hidup setiap makhluk manusia adalah kewajiban negara. Mereka yang berkuasa harus memastikan otoritas (authority) hukum bekerja untuk membela keutamaan umum, yakni keadilan.

Keberhasilan ini bisa menjadi fondasi jaminan perlindungan bagi siapa pun yang bersikap kritis ke depan. Jangan ada lagi korban pembunuhan politik. Sekadar contoh, politisi DPR Teungku Nashiruddin Daud yang kritis ditemukan tewas dalam kondisi tangan dan kaki terikat.

Pembunuhan Munir berbeda dari metode pembunuhan yang konvensional, seperti peledakan bom, penembakan, penculikan, dan penyiksaan hingga tewas. Pembunuhan dengan memakai racun sebagai alat pembunuh adalah pilihan cara yang rapi, dan tak menimbulkan kesan langsung telah terjadi pembunuhan. Cara yang sulit dideteksi, tanpa diotopsi.

Jika jenazah Munir tidak diotopsi, mungkin hingga hari ini dan sampai kapan pun kita tak pernah tahu jantungnya berhenti karena kematian yang tak wajar (unnatural cause of death). Dibutuhkan keberanian dan langkah luar biasa untuk mengungkap kasus Munir. Pembunuhan terhadap individu atau kelompok ini sering terjadi di negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan politik totalitarian atau otoritarian. Itukah pilihan kita?

Bangsa-bangsa di dunia, melalui para wakil diplomat pemerintah dan nonpemerintah, telah sampai pada kesepakatan universal untuk melindungi siapa pun yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Komitmen ini telah dituangkan dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 9 Desember 1998, dalam sebuah Deklarasi PBB tentang Pembela HAM 1998.

Sebuah deklarasi seharusnya bukan sekadar pajangan, penghias wajah negara, agar dikatakan menghormati kemanusiaan. Kita perlu bekerja keras untuk menunjukkan bahwa kemanusiaan telah menjadi keutamaan dalam kehidupan bernegara. Ujiannya: sejauhmana kita jujur dan mampu menghadirkan keadilan dalam kasus Munir.***



Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Isu terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 788 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org