Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
PEMUKULAN WARGA SIBOLANGIT MERUPAKAN TINDAKAN PREMANISME

Tgl terbit: Jumat, 30 Maret 2007

PEMUKULAN WARGA SIBOLANGIT MERUPAKAN
TINDAKAN PREMANISME

KontraS Sumatera Utara mengecam tindakan oknum TNI AU yang memukuli warga di Sibolangit pada Minggu (25/03). Ini merupakan tindakan premanisme ini yang sangat tidak mencerminkan prilaku abdi negara yang tugasnya melindungi rakyat. Apalagi latar belakang pemukulan ini karena niat baik warga untuk melerai perkelahian yang melibatkan dua orang oknum TNI AU dengan seorang warga setelah kebut-kebutan di jalan raya Medan-Sibolangit. Kearogansian oknum TNI AU ini merugikan banyak pihak termasuk korps TNI sendiri.

KontraS Sumut juga menyesalkan pernyataan dari Kapolresta Pancur Batu untuk tidak membesar-besarkan masalah ini. Ini artinya ada usaha untuk meredam permasalahan ini dan tidak mengusut secara tuntas apa sebenarnya yang terjadi. Bahkan Polsek Pancur Batu tidak memberikan tanggapan positif kepada korban  yang berniat melaporkan kejadian ini. Malah korban masih dipukuli oleh oknum TNI AU yang telah lebih dahulu berada di Polsek. 

Tindakan  ini jelas menggambarkan kurangnya perlindungan saksi pelapor dari aparat kepolisian. Dan KontraS Sumut menaruh apresiasi terhadap pernyataan Kapoldasu yang menyesalkan kejadian pemukulan saksi di Polsek Pancur Batu. Namun, KontraS Sumut mengharapkan sebuah tindakan nyata untuk mengusut tuntas, tidak melindungi tersangka utama,  dan menutup-nutupi fakta yang sebenarnya terjadi.

Sampai hari ini,  masyarakat korban pemukulan TNI AU ini belum berencana untuk melaporkan kasus ini ke PM seperti yang dikatakan oleh Sekdes Batulayang, Dharma Tarigan. Masyarakat masih mengalami ketakutan pasca kebrutalan TNI AU di kampung mereka. Warga memilih bungkam menutup rapat kejadian yang mereka alami minggu sore itu.

Kasus ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena akan membuka peluang pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil di masa mendatang oleh aparat. Meskipun kedua belah pihak ingin menempuh jalan damai, namun kasus ini tetap harus diproses secara hukum. Pelaku harus mendapat hukuman agar menimbulkan appropriate punishment (aspek jera). Bukan hanya hukuman administrative-indispliner seperti yang telah diberikan TNI AU kepada anggotanya saat ini. Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Operasional KontraS Sumut di kantor KontraS Sumatera Utara (30/03/07).

Oleh karena itu KontraS Sumatera Utara mendesak  agar :

1. Panglima TNI cq KASAU cq Danlanud mengusut tuntas kejadian pemukulan warga Sibolangit yang melibatkan anggota TNI AU. Dan menindak tegas anggota TNI AU yang terbukti terlibat pemukulan warga Sibolangit secara hukum dan institusional.
2. Kapolri cq Kapoldasu cq Kapolsek Pancur Batu memberikan perlindungan kepada masyarakat korban  untuk mengadukan kasus ini ke POM.
3. Polisi dan TNI untuk bersikap profesional dalam menjalankan fungsinya masing-masing.

Demikianlah siaran pers ini kami perbuat agar segera dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.

Medan, 30 Maret  2007
 

 

Diah Susilowati
Kepala Operasional



Isu terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,762 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org