Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
DPR, Polri, Komnas HAM Bertemu Bahas Bima

Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 05 Januari 2012

VIVAnews - DPR akan bertemu dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia serta Kepolisian RI. Pertemuan ini untuk mendorong penuntasan kasus kekerasan saat polisi membubarkan demonstrasi blokade di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 24 Desember 2011.

"Selesai pertemuan ini, kami akan bertemu dengan Komnas HAM dan nanti sore akan ke Mabes Polri untuk membicarakan kasus ini," kata Wakil Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR, Nasir Jamil, saat menutup pertemuan dengan perwakilan masyarakat Bima dan Kontras di DPR, Jakarta, Kamis 5 Januari 2011.

Komisi III DPR sudah menerima tiga orang perwakilan warga Bima yang datang bersama Koordinator Kontras Haris Azhar. Haris yang beberapa waktu lalu melakukan penelusuran ke lokasi menyampaikan enam rekomendasi untuk penyelesaian konflik pertambangan ini.

Rekomendasi itu didukung anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Ahmad Yani. Yani mengatakan bahwa komisi III akan bertemu Komnas HAM dan Kepolisian untuk berupaya memulihkan situasi di Bima. "Kalau perlu sore ini kita langsung ke Komnas HAM dan Kepolisian," kata Yani.

Yani juga meminta agar Kontras memberikan laporan tertulis kepada Komisi Hukum. "Supaya kita bisa kita bandingkan hasil temuan Kontras dengan Komnas HAM dan juga kepolisian. Kita lihat kalau temuan Kontras dan Komnas HAM sama, berarti yang sana (kepolisian) yang salah," kata Yani.

Sementara, anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva K Sundari, mendukung rekomendasi Kontras agar meminta bantuan medis bagi warga korban luka di Bima. Menurut Eva, hal yang sangat penting untuk dilakukan adalah mendorong penanganan korban.

"Kita harus meminta IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan PMI (Palang Merah Indonesia) untuk segera masuk dan menangani korban agar nyawa mereka bisa diselamatkan," kata Eva.

Menurut Eva, kasus Bima memang telah menambah catatan mengenai lemahnya pengawasan kepolisian atas kekerasan. Karena itu, Eva akan mempertanyakan sejauh mana reformasi yang dilakukan oleh kepolisian sebagai aparat sipil yang semestinya mengayomi masyarakat.

"Lemahnya kontrol ini menimbulkan banyaknya konspirasi antara pemodal dengan Polri. Ini kami pertanyakan. Bima ini hanya menjadi bukti lain untuk kita pertanyakan bagaimana Polri melakukan perbaikan dalam jangka panjangnya," kata Eva.

Dalam kasus pembubaran demonstrasi blokade pelabuhan yang berlangsung enam hari itu, menurut Polri dua orang tewas. Sebanyak 47 orang demonstran jadi tersangka. Komnas HAM menyebut tiga orang tewas dan satu orang masih hilang. (ren)



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,181 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org