Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Rekomendasi KontraS Soal Bentrok Bima

Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 05 Januari 2012

VIVAnews â?? Koordinator KontraS Haris Azhar menyatakan, masyarakat Kecamatan Lambu, Bima, masih trauma dengan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap mereka dalam bentrokan di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat.

â??Warga masih trauma dengan polisi,â? ujar Haris ketika mendampingi korban bentrok Bima melapor ke Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 5 Januari 2012. Korban menemui Komisi III didampingi oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Nasir Djamil tersebut, Haris membeberkan catatan hasil investigasi KontraS di lapangan. Menurutnya, ada 83 warga yang terluka akibat bentrokan itu. â??Total ada 83 korban. Sebagian besar luka terkena tembakan. Banyak dari mereka yang belum mendapat pelayanan medis,â? terang Haris.

Ia menambahkan, patut diduga telah terjadi pelanggaran Hak Azasi Manusia berat di Bima terkait bentrok antara warga dengan aparat itu. Oleh karena itu, KontraS merekomendasikan agar DPR mendorong pencabutan Surat Keputusan Bupati Bima yang memberi izin pengusaha untuk mengeksplorasi lahan tambang di Lambu.

â??Masalah muncul karena SK tersebut,â? kata Haris. Selain itu, Kontras juga merekomendasikan agar Komisi III DPR membentuk tim khusus untuk berkomunikasi dengan Komnas HAM, supaya mereka dapat lebih mudah mendapat keterangan maupun data soal pelanggaran HAM yang terjadi.

KontraS pun meminta Komisi III DPR untuk mengkonfrontir keterangan Mabes Polri yang cenderung memojokkan warga Bima. â??Dikatakan, masyarakat Lambu gandrung dengan kekerasan. Padahal mereka tidak gandrung dengan kekerasan,â? tegas Haris.

Selanjutnya, KontraS merekomendasikan kepada DPR agar meminta Mabes Polri menarik pasukannya dari Bima, untuk menurunkan tensi ketegangan dengan masyarakat. â??Mereka (polisi) adalah bagian dari masalah di sana,â? ujar Haris.

KontraS meminta DPR untuk segera menghubungi pihak-pihak yang dapat memberikan bantuan medis bagi warga atau korban yang luka di Bima. â??Hubungi IDI (Ikatan Dokter Indonesia) atau PMI untuk membantu pengobatan puluhan korban yang luka-luka di sana. Kami dapat informasi beberapa warga korban sudah infeksi lukanya,â? kata Haris.

Terakhir, KontraS merekomendasikan kepada DPR untuk membantu pemulihan kondisi di Bima. â??Normalisasi kehidupan lokal. Bagaimanapun, kantor-kantor yang rusak di sana juga punya fungsi pelayanan publik,â? terang Haris. (umi)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 684 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org