Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Dinilai Tak Mampu Lindungi HAM : LIMA LSM GUGAT PRESIDEN

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 17 Juli 2001

Jakarta, Kompas
Lima lembaga swadaya masyarakat (LSM) hari Senin (16/7) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menggugat Presiden, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Gubernur Kalimantan Tengah, Kepala Kepolisian Daerah Kalteng, Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, dan Bupati Kotawaringin Timur. Kelima institusi negara itu digugat, karena dinilai tidak mampu melindungi hak asasi manusia (HAM) warga negaranya, sehingga terjadi kerusuhan di Sampit. Kerusuhan ini mengakibatkan ratusan orang tewas, ribuan orang terpaksa kehilangan tempat tinggal, dan kerugian lain.

Lima LSM yang mengajukan gugatan itu adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), dan Asosiasi Penasihat Hukum dan Hak Asasi Manusia (APHI). Sidang pertama gugatan itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Panusuan Harahap. Presiden Abdurrahman Wahid diwakili kuasa hukumnya dari Kejaksaan Agung.

Kuasa hukum kelima LSM, antara lain Indria Fernida, Erna Ratnaningsih, dan Sri Suparyati menegaskan, Kontras, YLBHI, PBHI, Elsam, dan APHI merupakan LSM yang bergerak secara swadaya untuk memberikan perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, kelima LSM itu berhak mengajukan gugatan atau pengaduan, apabila ada pelanggaran HAM atau diskriminasi HAM.

Menurut penggugat, Presiden dan tergugat lainnya dianggap telah membiarkan konflik ber-nuansa SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Februari lalu meluas. Padahal, kerusuhan yang menewaskan ratusan orang itu bisa dihindarkan, kalau aparat segera mencegah meluasnya kerusuhan Sampit yang diawali dengan kerusuhan di Kereng Pangi pada Desember 2000.

Kelima LSM itu, melalui kuasa hukumnya, juga menilai Presiden, Kapolri, Gubernur Kalteng, Kapolda Kalteng, Bupati Kotawaringin Timur, dan Kapolres Kotawaringin Timur tidak berupaya memberikan pengamanan pada rakyat maupun menindak pelaku kerusuhan, sehingga korban yang lebih banyak lagi dapat dihindarkan. Akibatnya, sesuai data Satkorlak Kalteng, sebanyak 55.323 orang terpaksa mengungsi. Tergugat juga dinilai tak peduli terhadap pengungsi itu, sehingga sebagian meninggal terkena wabah penyakit, terlantar, dan menurun kualitas hidupnya. 

Dalam gugatannya, kelima LSM itu menuntut Presiden dan kelima tergugat lain memberikan santunan kepada keluarga 391 korban tewas sebesar Rp 1,955 milyar. Juga memberikan santunan kepada pengungsi secara keseluruhan sebesar Rp 110,646 milyar. (tra)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 932 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org