Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras: Pembantaian Petani Mesuji demi Bisnis Semata

Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Desember 2011

JAKARTA--MICOM: Pembantaian para petani di kawasan Mesuji, Lampung, merupakan kolaborasi antara aparat keamanan dan pebisnis.

"Ini kepentingan bisnis semata. Komnas HAM harus bikin suatu riset serius dan penyelidikan terhadap peran-peran perusahaan yang menggunakan kekerasan untuk mengeliminasi warga yang dianggap sebagai hambatan dalam eksplorasi bisnis mereka," ujar Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar kepada Media Indonesia.com, Rabu (15/12).

Haris mengatakan yang harus diperiksa dalam kasus ini adalah pamswakarsa, pihak kepolisian, dan aktor-aktor lokal, seperti pemda, DPRD, Badan pertanahan nasional, dan dinas perkebunan yang memberikan izin perluasan perkebunan yang menjadi cikal bakal masalah.

"Pertama yang harus diusut itu soal pamswakarsa. Kenapa polisi di sana memperbolehkan pamswakarsa yang bukan polisi atau TNI memegang senjata?" ujar Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar kepada MediaIndonesia.com, Rabu (15/12).

Menurutnya, berdasarkan informasi terakhir yang ia dapatkan, pamswakarsa yang dipekerjakan pihak perkebunan merupakan preman-preman lokal dan bukan aparat keamanan negara. Pola pamswakarsa sendiri, kata Haris, merupakan modus lama yang selalu berulang di daerah konflik.

"Ini model membentrokkan masyarakat di bawah. Ini sudah kita lihat di Ambon, Poso, Bulukumba, dan di banyak wilayah konflik lainnya. Memang modusnya ini. Memelihara preman-preman itu dan dijadikan pasukan untuk mengamankan wilayah bisnis lalu polisi nantinya tutup mata," ujarnya. (*/OL-10)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 737 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org