Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PERSYARATAN USIA CALON ANGGOTA KOMNAS HAM DIKRITIK

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 23 Juni 2001

Jakarta, Kompas
Persyaratan usia calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) antara 40 hingga 60 tahun mendapat kritik dari Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBH) Munir dan Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munarman. Adanya persyaratan usia itu dinilai mengada-ada karena persoalan kapabilitas, integritas, dan kredibilitas tidak ditentukan oleh usia.

Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM menetapkan batas usia bagi calon anggota Komnas HAM. Ketua Panitia Harkristuti Harkrisnowo hari Rabu (20/6) lalu di Jakarta mengemukakan, hingga 6 Juni 2001, jumlah calon anggota Komnas HAM yang masuk ke Panitia Seleksi sebanyak 28 orang. Pendaftaran akan berakhir 6 Juli 2001.

Munir mempertanyakan batas usia 40 tahun untuk menjadi calon anggota Komnas HAN. "Kalau dianggap bahwa usia 40 tahun merupakan kelompok mapan dan lebih bersih, ini juga tidak masuk akal. Koruptor di negara ini usianya lebih banyak yang 40 tahun ke atas. Cara berpikir, bertindak dan track record tidak tergantung usia. Syarat parsial ketentuan usia, di banyak negara sudah tidak diberlakukan lagi," kata Munir.

Ia malah menyarankan, untuk menjamin independensi Komnas HAM ke depan, seluruh anggota Komnas HAM yang sudah ada sekarang seharusnya menjalani fit and profer test sama seperti calon baru. Dari pengalamannya bekerja sama dengan anggota Komnas HAM dalam Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timtim, ada kecenderungan anggota Komnas justru anti upaya penegakan HAM.

Menurut Munir, ada resistensi untuk tidak mengorbankan TNI. Anggota Komnas juga tidak memakai standar HAM internasional, karena basis lamanya sebagai polisi, jaksa atau orang partai yang dekat dengan kekuasaan.

"Kita juga mempertanyakan keberadaan Aisyah Amini, BN Marbun dan Bambang W Soeharto yang partisan. Mestinya mereka memilih, jadi anggota Komnas HAM atau jabatan mereka di partai" tambah Munarman. Aisyah Amini adalah anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan, BN Marbun adalah mantan anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia, Bambang W Soeharto adalah mantan Ketua PPK Kosgoro.

Menanggapi usulan Munir, Sekjen Komnas HAM Asmara Nababan mengungkapkan, persyaratan buat anggota baru Komnas HAM, tentu saja tidak bisa diterapkan lagi pada anggota lama. Mengingat pada saat perekrutannya dulu tidak ada syarat-syarat seperti yang diminta sekarang. "Biarkanlah anggota sekarang bekerja sampai masa bakti berakhir tahun 2003," katanya.

Harkristuti mengemukakan, dari 28 nama yang masuk ke Panitia Seleksi, kebanyakan bukanlah tokoh yang sudah dikenal. Namun, panitia masih menunggu lamaran calon anggota Komnas HAM yang diusulkan masyarakat.

Harkristuti juga menambahkan, dari nama yang sudah masuk ke panitia, banyak diantaranya tidak memenuhi syarat administrasi, seperti pernyataan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Atau ada yang mengajukan diri sendiri, padahal yang disyaratkan untuk menjadi calon anggota Komnas HAM, seseorang harus diusulkan oleh tiga organisasi.

Ketika ditanya minimnya tokoh mendaftar disebabkan pekerjaan sebagai anggota Komnas HAM tidak menarik minat, Harkristuti mengatakan bisa-bisa saja. Namun, tidak tertutup kemungkinan, informasi tentang seleksi anggota Komnas HAM baru belum meluas.

"Masak dari 10.000 lembaga swadaya masyarakat yang ada di Indonesia tidak ada tokoh yang dicalonkan," katanya. (sah)



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 425 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org