Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
HAM Masyarakat Dikedepankan

Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 10 Oktober 2011

Jakarta, Kompas - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (11/10), dijadwalkan mengambil keputusan tingkat akhir untuk menyepakati diundangkannya Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen. RUU Intelijen yang disepakati untuk diundangkan itu lebih mengedepankan hak asasi manusia, dengan tetap memberikan penguatan kepada aparat intelijen untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Susaningtyas NH Kertapati, di Jakarta, Minggu, menjelaskan, DPR dan pemerintah sudah menyepakati RUU Intelijen untuk diundangkan dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Komisi I DPR untuk RUU Intelijen, 30 September lalu. ”HAM masyarakat amat dihargai dalam RUU itu. Namun, jangan lupa, ada kelompok dalam masyarakat yang antinegara. Ini kan harus dicegah,” katanya.

Susaningtyas menuturkan, kelompok jaringan teroris juga melakukan kegiatan seperti halnya intelijen. Aparat intelijen harus diberdayakan agar negeri ini tak selalu terkejut-kejut jika terjadi, misalnya, ledakan bom.

Sebelumnya, RUU Intelijen ini banyak ditentang oleh kelompok masyarakat sipil karena dikhawatirkan menghidupkan kembali pemerintahan yang represif. Hak sipil masyarakat pun diabaikan.

Anwar Ma'ruf, Ketua Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP), misalnya, menilai RUU Intelijen harus ditolak karena mempersempit ruang demokrasi rakyat Indonesia.

Ketua Harian Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid pun menandaskan, RUU Intelijen berisi kewenangan yang tumpang tindih dengan instansi lain dan membahayakan kebebasan sipil. Bersama sejumlah elemen masyarakat sipil, Kontras pun menolak RUU tersebut.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin pun menilai, RUU Intelijen lebih menekankan keamanan negara. Padahal, keselamatan rakyat adalah pangkal dari keselamatan negara. Ia mengkhawatirkan, RUU Intelijen adalah upaya pembalikan jarum jam sejarah ke arah rezim represif, seperti pada masa Orde Baru.

Susaningtyas menilai, intelijen di negeri ini memang perlu diatur dan diperkuat melalui UU. Namun, hak rakyat tetap dihargai.

Di Surabaya, Jawa Timur, seperti dilaporkan LKBN Antara, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M Busyro Muqoddas pun mendukung RUU Intelijen dibutuhkan negara ini. ”Penyusunan RUU Intelijen harus didukung untuk mengembalikan intelijen sebagai lembaga negara yang profesional, independen, dan transparan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menjelaskan, UU Intelijen tidak akan membatasi kebebasan masyarakat. Pasal 26 RUU itu menyatakan, setiap orang atau badan hukum dilarang membocorkan rahasia intelijen. Namun, tak berarti media yang memberitakan suatu rahasia bisa serta-merta dinilai melanggar UU Intelijen.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 707 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org