Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
2 Tahun Sudah SBY Abaikan Kasus Orang Hilang

Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 28 September 2011

Jakarta - Dua tahun sudah DPR mengeluarkan rekomendasi tentang kasus penculikan dan penghilangan paksa 1997/1998. Dua tahun pula tidak ada jawaban dari Presiden SBY atas hal tersebut. Para keluarga korban orang hilang menganggap SBY abai dan menghalangi keadilan.

"Pengabaian selama dua tahun adalah bentuk obstruction of justice dari seorang kepala negara. Presiden SBY dengan sengaja mengulur waktu dan menghalangi korban dan keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa untuk mendapatkan kebenaran, keadilan dan pemulihan sesegera mungkin," kata Utomo, ayahanda Petrus Bima Anugrah, korban orang hilang.

Pernyataan bersama itu dibacakan Utomo bersama keluarga korban orang hilang lain, yakni Sipon (istri Wiji Thukul) dan Nurhasanah (ibunda Yadin Muhidin), di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2011).

Hadir pula Ketua Pansus Orang Hilang (saat itu) Effendi Simbolon, sejumlah anggota DPR dan aktivis dari KontraS serta IKOHI. Rekomendasi DPR kepada Presiden SBY dikirimkan pada 30 September 2009.

Utomo membacakan, Presiden SBY seharusnya menyadari dan taat hukum, bahwa rekomendasi DPR kepada presiden terkait kasus pelanggaran HAM berat adalah mandat konstitusional yang diatur dalam pasal 43 ayat (2) UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adhoc. Pasal itu menyebutkan, pengadilan HAM adhoc kasus pelanggaran HAM berat dibentuk atas usulan DPR kepada Presiden.

"Pelanggaran HAM berat dalam kasus penghilangan paksa adalah kejahatan yang berkelanjutan, selama para korban belum ditemukan maka selama itu pula negara melakukan kejahatan kemanusiaan kepada para korban," kata Utomo.

"Alasan politik apapun tidak dibenarkan untuk menghalangi korban dan keluarga korban mendapatkan hak-haknya," ujarnya.

Dalam momentum 2 tahun rekomendasi DPR tentang kasus orang hilang, keluarga korban mendesak Presiden SBY segera membentuk Tim Pencarian 13 korban yang masih hilang dan menggerakan semua lembaga dan institusi negara terkait untuk menindaklanjuti 4 rekomendasi.

"DPR juga agar mengambil langkah yang efektif dan konstitusional untuk mempertanyakan dan mendesak Presiden SBY agar menindaklanjuti empat rekomendasi DPR," ujarnya.

Empat rekomendasi DPR yang disampaikan kepada Presiden SBY itu adalah:

1.Merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Adhoc

2. Merekomendasikan kepada Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang

3. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang

4. Merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktek Penghilangan Paksa di Indonesia



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,185 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org