Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Ministerâ??s Statement on Autonomy Rings Hollow to Papuan Leaders

Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Kamis, 29 September 2011

The special autonomy granted to Papua is meaningless without an end to gross human rights abuses by security forces there, indigenous leaders said on Wednesday.

Markus Haluk, a spokesman for the Papuan Traditional Council (DAP), said that after 10 years of an autonomy that was only halfheartedly implemented, “conditions remain the same.”

“Instead of protection, several human rights violations have been recorded,” he said. “Whenever an activist speaks out, we’re labeled separatists and charged.”

Markus was speaking in response to statements made on Tuesday by Foreign Minister Marty Natalegawa that the government was fully aware of the problems in the restive provinces of Papua and West Papua and was working to find a way to deliver on autonomy.

Speaking at the Council on Foreign Relations in New York, Marty said the provinces “need special attention, special empowerment. Autonomy is the way to go.”

But Markus didn’t buy that.

“It’s only lip service without any action,” he said. “I’m not surprised that the government can lie to the rest of the world.”

Papua officially became part of Indonesia in 1969 and has since seen a low-level insurgency. Rights groups say security forces there have killed civilians and imprisoned peaceful activists.

Al Araf, the program director at human rights watchdog Imparsial, accused the government of ignoring the views of the Papuan people.

“The concept was drawn up based on the point of view of the central government with minimal involvement from Papuan leaders,” he said. “As a result, autonomy has failed to contribute to the betterment of Papua.”

He also said the government’s military approach to resolving problems in Papua had backfired.

“Instead of solving problems, it has created new problems of human rights violations and [armed] resistance,” he said.

Araf said the solution was to “start all over again.”

Chris Biantoro, a human rights lawyer with the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras), said the government needed to propose a more comprehensive solution than autonomy.

“Addressing the problems through autonomy hasn’t been that effective. Many Papuans still live in poverty and suffer from discrimination,” Chris said.

“But before proposing greater empowerment, the government should realize that the problems aren’t centered just on economic and welfare issues.”

He said human rights violations should be resolved first before steps to improve welfare could be taken.

“There are more than 14,000 soldiers posted there,” Chris said. “That figure is inappropriate because Papua has never been a conflict zone.”



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 678 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org