Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Soal Penangkapan Warga Asing : IMIGRASI DIMINTA KELUARKAN SP3

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 13 Juni 2001

Jakarta, Kompas
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta selaku kuasa hukum Paul Kelogg dan 32 warga negara asing yang ditangkap saat menghadiri Konferensi Solidaritas Rakyat Asia Pasifik Jumat (8/6), hari Selasa (12/6) meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Permintaan itu didasarkan pernyataan pihak Imigrasi di depan umum, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang melanggar aturan hukum yang dilakukan para
peserta.

"Surat sejenis juga kami layangkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia selaku atasan Dirjen Imigrasi dengan tembusan Kepala Kepolisian RI," ujar Daniel Panjaitan dari LBH Jakarta, Selasa.

Dasar LBH Jakarta meminta Ditjen Imigrasi mengeluarkan SP3 adalah Pasal 1 dan Pasal 6 KUHAP yang menyebutkan, Kantor Imigrasi adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk mengadakan penyidikan. Berdasarkan pasal 47 UU Nomor 9/1992 tentang Imigrasi, Penyidik di Kantor Imigrasi adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ditunjuk oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian. Biasanya, SP3 dikeluarkan Polri atau Kejaksaan.

Menurut Panjaitan, mereka juga mengajukan permohonan mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan (BAP) atas nama tersangka.

Pada hari Jumat lalu setelah ditangkap dari lokasi konferensi di Sawangan Depok, Paul Kellog beserta peserta asing lainnya diperiksa di Polda Metro Jaya dengan dugaan tuduhan penyalahgunaan izin keimigrasian. Pada hari Senin peserta asing diserahkan kepada kantor Imigrasi untuk diperiksa sebagai tersangka.

Koordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munarman menambahkan, tindakan polisi membubarkan konferensi di Sawangan, tidak memenuhi ketentuan KUHAP. Berdasarkan KUHAP, seseorang tidak ditangkap terkecuali atas dasar bukti permulaan yang cukup.

"Minimal dua bukti permulaan yang kuat sebelum orang ditangkap. Tidak bisa polisi sembarangan saja melakukan penangkapan. Kasus ini, apa bukti permulaan yang kuat itu yang dipakai polisi kalau kemudian orang yang ditangkap dibebaskan begitu saja," kata Munarman.

Aliansi untuk Kemerdekaan Berpikir dan Bersuara dalam pernyataan sikapnya mengecam tindakan penggerebekan dan teror terhadap kegiatan ilmiah. Tergabung dalam Aliansi untuk Kemerdekaan Berpikir dan Bersuara antara lain Goenamwan Mohammad, Ulil Abshar-Abdala, Nono Anwar Makarim, dan Hermawan Sulistyo.

Tindakan kepolisian yang memaksa peserta dari luar negeri dibawa ke Polda Metro Jaya menunjukkan polisi telah bertindak sewenang-wenang dan tidak proporsional. Alasan penyalahgunaan visa turis adalah alasan yang dibuat-buat. (sah/bdm)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 837 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org