Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Jaksa Agung Agar Serius Tangani Kasus Tragedi Semanggi

Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 26 September 2011

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Belasan korban tragedi Semanggi mendatangi Kejaksaan Agung, Senin (26/6/2011) siang. Mereka meminta keseriusan Jaksa Agung Basrief Arief untuk melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) itu.

"Kami, korban Mei 1998 mengingatkan Kejaksaan Agung yang tidak berani melakukan penyidikan," kata staff Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), M. Daud di depan gerbang Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (26/9/2011).

Daud mengatakan Kejaksaan Agung masih belum melanjutkan proses hukum atas hasil penyelidikan Komnas HAM. Alasan Kejaksaan Agung dalam pertemuan dengan korban dan Kontras pada 28 September 2010, yang pada saat itu ditemui oleh Domu P Shihite menyatakan akan menyampaikan persoalan penyelesaian kasus – kasus pelanggaran HAM berat kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidus) untuk diteruskan kepada Jaksa Agung.

"Namun sampai dengan saat ini tidak ada tindaklanjut dan titik terang penyelesaian berkas perkara kasus Trisakti, Semanggi I dan II (TSS) di Kejaksaan Agung," kata Daud.

Menurut Daud, hambatan penyelesaian kasus tersebut karena adanya muatan politis sehingga kejaksaan enggan menuntaskannya. "Berkali-kali kita mengirimkannya kepada jaksa tapi belum pernah ditindaklanjuti," ujarnya.

Aksi didepan gerbang Kejaksaan Agung diwarnai dengan pembacaan surat yang ditunjukkan kepada Jaksa Agung oleh mahasiswa dan orangtua korban kasus Semanggi. Namun, tidak ada satupun pihak Kejaksaan Agung yang menerima perwakilan mereka.

Daud menuturkan walaupun sudah 12 tahun berlalu, hambatan lain adalah pansus (panitia khusus) DPR RI tahun 2001 melalui sidang paripurna menyatakan kasus tragedi Semanggi bukan pelanggaran HAM Berat. Rekomendasi itu  mengesampingkan proses hukum Komnas HAM yang menyatakan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat.

Putusan politik DPR ini, lanjut Daud, juga digugat oleh keluarga korban dengan meminta Komisi III DPR RI pada 14 Februari 2007 supaya merekomendasikan kepada ketua DPR RI untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc.

Namun dengan tegas rekomendasi itu kembali dimentahkan oleh mekanisme internal DPR RI melalui voting Badan Musyawarah (BAMUS) pada 6 Maret 2007, dimana empat fraksi (PDIP, PAN, PKB, PDS) mendukung upaya membuka kembali kasus ini  dan enam fraksi (Golkar, Demokrat, PPP, PKS, Fraksi Partai Bintang Reformasi dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi ) menolak membawa kasus ini ke Rapat Paripurna DPR.

KontraS menilai, sikap tarung pernyataan antara Kejaksaan Agung dan DPR RI dalam menyikapi penyelesaian kasus Semanggi ini seolah menipiskan harapan keluarga korban atas proses penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Presiden SBY seharusnya sigap memerintahkan Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan kasus ini. Ditambah lagi aksi para keluarga korban yang masih gigih di aksi tiap hari kamis yang sudah 226 kali menuntut SBY menyelesaikan kasus ini.

Kasus Semanggi II terjadi pada tanggal 24-28 September 1999 saat maraknya aksi-aksi mahasiswa menentang  RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB)  dan tuntutan mencabut dwi fungsi ABRI. Peristiwa ini juga terjadi di beberapa derah seperti Lampung, Medan dan beberapa kota lainnya.

Aksi-aksi tersebut mendapat represi oleh ABRI (TNI)  sehingga mengakibatkan jatuh korban antara lain, Yap Yun Hap (FT UI), Zainal Abidin, Teja Sukmana, M Nuh Ichsan, Salim Jumadoi, Fadly, Deny Julian, Yusuf Rizal (UNILA), Saidatul Fitria dan Meyer Ardiansyah (IBA Palembang). Tim Relawan Kemanusiaan mencatat 11 orang meninggal dan luka-luka 217 orang dalam peristiwa tersebut.



Kasus terkait Semanggi II 1999;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 953 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org