Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Menko Polkam Tolak Penarikan Pasukan di Ambon

Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Selasa, 13 September 2011

TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menolak penarikan pasukan dari lokasi kerusuhan di Ambon. Usulan penarikan pasukan ini sampaikan Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Menurut Menteri Djoko, pasukan bertahan di lokasi kerusuhan karena masih mempertimbangkan kemungkinan ekskalasi di wilayah itu terjadi dan konsetransi. "Kalau ada konsentrasi massa kemungkinan kembali ekskalasinya kan patut untuk waspada, jangan lengah. Jangan melihat negatif keberadan aparat di sana," kata Djoko di Kantor Presiden, Selasa 13 September 2011.

Sebelumnya Koordinator KontraS Haris Azhar meminta penarikan penarikan pasukan penting untuk menggugurkan kesan terjadi keadaan darurat di ambon. Apalagi masyarakat ambon sepakat menyelesaikan persoalan ini secara damai. KontraS bersama komunitas sipil mendesak pasukan ditarik.

Djoko mengatakan keberadaan aparat untuk terus melakukan kewaspadaan kondisi yang bisa saja tiba-tiab bergejolak. Ia mengungkapkan aparat juga lebih senang jika berada di markas masing-masing. Ia juga meminta komponen elemen masyarakat ikut meningkatkan kewaspadaan. "Tidak hanya aparat, tapi juga seluruh komponen masyarakat," katanya.

Djoko mengakui jumlah korban bertambah, tapi enggan menjelaskan jumlah sebenarnya. "Nanti itu polisi saja, Menurut (laporan) Wakil Gubernur Maluku seperti itu," katanya.

Pemerintah juga akan menggencarkan kewaspadaan masyarakat terkait dengan informasi yang menyebar ke masyarakat. Djoko mengatakan banyak informasi yang beredar di masyarakat.

Setiap informasi yang beredar, kata dia, harus diseleksi dan dicerna. "Jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah kena hasutan. Kalau ada ajakan, dicerna dulu atau tidak usah diikuti. Sekarang banyak beredar sms melalui ini jangan hiraukan," katanya.

Pesan yang memprovokasi memang mudah dilakukan, misalnya mudah sekali membeli kartu Rp 100 ribu, ponsel Rp 500 ribu sebar sms dengan KTP palsu dan selesai dibuang. "Terpenting adalah kepedulian sosial an daya tahan masyarakat. Itu yang paling penting. Jangan mudah terhasut jangan mau diajak berbuat anarkis," katanya. Polisi telah berusaha mengungkap pengirim pesan pendek yang memprovokasi. Namun, ia mengaku hal ini tidak mudah mengungkap.



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,155 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org