Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
1.474 Surat Korban Pelanggaran HAM Belum Dibalas SBY

Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Selasa, 23 Agustus 2011

JAKARTA – Aksi surat-menyurat antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan eks Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, terus menuai kecaman. SBY dinilai diskriminasi kepada rakyat.
 
Berdasarkan data dari LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), sebanyak 1.474 surat pengaduan korban pelanggaran HAM yang diadukan kepada Presiden SBY hingga kini belum mendapatkan tanggapan. Bahkan, surat tersebut cenderung diabaikan.
 
Respons SBY terhadap surat Nazaruddin dinilai Kontras berbanding terbalik dengan upaya yang dilakukan korban pelanggaran HAM untuk berkomunikasi dengan Presiden. Sejak 2007, korban pelanggaran HAM telah melakukan 222 kali aksi Kamisan di depan Istana Negara dan mengirimkan 192 surat kepada Presiden untuk meminta Presiden menyelesaiakan kasus pelanggaran HAM masa lalu secara adil.
 
Pada 15 Agustus 2011, menurut Kontras, sebanyak 1.279 surat yang dikirimkan korban-korban pelanggaran HAM berat kepada Presiden sebagai bentuk keputusasaan dan harapan atas terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya di masa lalu. Namun, hingga kini surat tersebut belum pernah ditanggapi.
 
“SBY memang lebih mementingkan persoalan yang menyangkut dirinya dan nama baiknya. Dalam kasus Nazar, sangat jelas sekali bahwa itu berkaitan dengan nama baik SBY,” kata aktivis HAM, Usman Hamid, kepada okezone, Selasa (23/8/2011).
 
Menurut Usman, tindakan SBY tersebut sangat kontradiktif dengan janji-janjinya selama ini. Dimana, selama menjadi Presiden, SBY pernah mendirikan beberapa layanan pengaduan. Baik dari SMS, kotak pos, pengaduan online, dan lain sebagainya.
 
“Layanan pengaduan itu seolah-olah menjadi hal yang bisa dibanggakan SBY karena terkesan dirinya mendengar keluhan dari warga. Surat yang dikirimkan SBY kepada Nazaruddin pun terkesan bukan dari Presiden melainkan dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat,” pungkasnya.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 247 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org