Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KontraS: Pollycarpus Tak Layak Dapat Remisi

Sumber: FAKTAPOS.COM | Tgl terbit: Kamis, 18 Agustus 2011

FaktaPos.com - Sejumlah pegiat hak asasi manusia (HAM) menyayangkan sikap pemerintah yang memberikan remisi terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Pemberian remisi tersebut, dinilai sebagai bentuk pelemahan pemerintah terhadap kasus Munir. Padahal seharusnya, untuk kasus besar ini, Pollycarpus tidak selayaknya untuk diberikan remisi.

Demikian dikemukakan staf Divisi Advokasi HAM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (Kontras), Chrisbiantoro, saat dihubungi FaktaPos.com, Minggu (17/08). Ia mengatakan, pemberian remisi Pollycarpus ini, akan menjadi preseden bagi penegakan hukum, khususnya terkait kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa mendatang.

“Kami sangat menyayangkan sikap pemerintah yang begitu mudah memberikan remisi kepada Pollycarpus hanya karena alasan telah memberikan donor darah. Kami menilai, kasus Munir adalah kasus besar yang menjadi perhatian internasional. Sehingga tidak sepantasnya pemerintah memberikan remisi,” ujar Chris.

Hal ini, menurut dia, semakin membuktikan bahwa pemerintah tidak serius menyelesaikan kasus Munir. Padahal, katanya, Tim Pencari Fakta (TPF) telah menyampaikan sejumlah merekomendasi dalam kasus tersebut kepada presiden, beberapa waktu lalu. Namun hingga saat ini, presiden tidak pernah memberikan tanggapan apapun terkait rekomendasi tersebut.

Sebaliknya, kata dia, pemerintah justru menanggapinya dengan pemberian remisi yang jelas-jelas telah menciderai rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi korban dan keluarga korban. Hal ini, kata dia, menunjukkan bahwa prestasi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam bidan HAM, semakin jeblok. (daf/nov)



Isu terkait:


Dilihat : 1,273 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org