Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KONTRAS: DENGAN HEGEMONI MILITER, MASALAH ACEH TAK AKAN PERNAH SELESAI

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 25 April 2001

Jakarta, Kompas
Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (Kontras) mengemukakan, masalah Aceh tidak akan pernah selesai selama hegemoni militer masih terus berlangsung. Mereka menilai, operasi militer Rajawali hanya akan menyebabkan pertumpahan darah lebih banyak lagi.

Demikian dikemukakan Koordinator dan Ketua Dewan Pengurus Kontras, Maman dan Munir, Selasa (24/4). Maman mengatakan, militer sudah dua kali menggagalkan "peluang emas" penyelesaian masalah Aceh. Pertama tahun 1998, ketika status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh dicabut, dan kedua, ketika berlangsung jeda kemanusiaan. Kala itu, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mau berunding.

Menurut dia, Operasi Rajawali yang melibatkan sekitar 990 tentara adalah tindakan ilegal karena Inpres Nomor 4/2001 yang menjadi dasar pengiriman tentara ke Aceh belum berjuklak. "Oleh karena itu secara konstitusional, operasi militer ini ilegal dan bila terjadi pertumpahan darah dan pelanggaran HAM lagi di Aceh,
Presiden Abdurrahman Wahid-lah yang bertanggung jawab," tandasnya.

Di tempat yang sama Munir mengatakan, sudah empat kali tentara melakukan operasi militer di Aceh dan semuanya gagal. "Pertama ketika tentara Belanda melakukan operasi militer selama 50 tahun. Kedua, ketika selama sembilan tahun, tahun 50-an, tentara era Orde Lama mengulang hal serupa dan gagal. Berikutnya, operasi militer tahun 1976 yang justru membangkitkan perlawanan GAM di bawah Hassan Tiro, dan keempat dengan diberlakukannya DOM tahun 1989," jelasnya.

"Saya menganggap, kecenderungan ingin terus mengulang operasi militer ini sebagai sikap tentara kita yang ingin terus melakukan hegemoni terhadap sipil," tandas Munir. Menurut dia, problem hegemoni militer ini diwarnai sentimen politik yang terbangun di Jakarta yang membuat, seolah-olah hanya militer dan tindakan militerlah soal Aceh bisa diselesaikan.

Menurut Munir, bila pemerintah dan para wakil rakyat terus memaksakan dilakukannya operasi militer di Aceh maka pilihan rakyat Aceh untuk memisahkan wilayahnya dari Indonesia akan makin menguat. "Akan menjadi pilihan terkuat dan paling realistis," katanya.

Pada hari yang sama, sekitar pukul 11.00, puluhan demonstran yang berangkat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jalan Diponegoro, Jakarta, mengadakan unjuk rasa menentang kedatangan operasi Rajawali di Aceh. Para demonstran yang terdiri dari mahasiswa dan pemuda ini bergerak dan berunjuk rasa di Istana sebelum tiba di Gedung PBB. (win)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 564 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org