Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Keterlibatan TNI di Papua Perlu Dikontrol

Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Minggu, 07 Agustus 2011

INILAH.COM, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) meminta pemerintah mengambil tindakan tegas dengan mengontrol keterlibatan TNI dalam mengantisipasi tindakan kekerasan di Papua.

"Kami tegaskan bahwa pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas situasi ini. Pemerintah tidak bisa sekedar mengerahkan TNI dan Polri untuk memulihkan situasi," ujar Koordinator KontraS Haris Azhar dalam keterangan persnya, di Kantor Kontras, Jalan Borobudur, Menteng, Minggu (7/8/2011).

Menurut Haris, pemerintah harusnya bisa lebih menggunakan perannya sebagai pengontrol dan mengevaluasi penerjunan TNI dalam operasi di Papua. Sebab Indonesia sampai saat ini belum memiliki peraturan yang mengatur mengenai pelibatan TNI dalam penyelesaian kasus tertentu.

"Mengingat sampai saat ini kita belum memiliki undang-undnag perbantuan militer sehingga tidak ada alat ukur yang jelas atas keterlibatan TNI. Sebaiknya UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, dengan tegas menyatakan pengerahan TNI harus sepengetahuan Presiden," jelasnya.

KontraS mencatat, sepanjang Agustus 2011 telah terjadi delapan peristiwa kekerasan dan penembakan di Papua. Dari kasus tersebut setidaknya 32 warga sipil dan 9 anggota TNI menjadi korban atas peristiwa kekerasan tersebut.

Dari catatan itu, lanjut Haris, korban semakin bertambah semenjak TNI kembali melakukan operasi hingga ke beberapa daerah di Papua. "Patut disayangkan beberapa pejabat tinggi di Jakarta Justru melontarkan pernyataan-pernyataan parsial dengan kembali mendorong TNI untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Bahkan lebih buruk lagi, Polri telah menerjunkan Densus 88 ke Papua," tandasnya. [tjs]



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 314 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org