Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Penundaan Pilgub Aceh Bisa Meningkatkan Angka Kekerasan

Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Minggu, 31 Juli 2011

TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencemaskan peningkatan potensi kekerasan akibat penundaan pemilihan gubernur di Nangroe Aceh Darussalam. Praktek kekerasan yang terjadi di antaranya menimpa bekas Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) wilayah Batee Iliek, Saiful Cage, pada Jumat malam, 22 Juli 2011, di Bireuen Aceh. "Kekerasan menimpa para mantan kombatan," kata Eksekutif Nasional KontraS Haris Azhar dalam keterangan pers, Ahad, 31 Juli 2011.

Jatuhnya korban tewas menimbulkan kecemasan sekaligus meningkatkan pesimisme warga Aceh pada kembalinya kekerasan di Aceh. "Bisa memicu kegagalan perdamaian dan molornya pemilihan gubernur," kata Haris.

Menurut dia, saat ini elite politik Aceh terbelah 2. Gubernur incumbent Irwandy Yusuf berseteru dengan pendukungnya, Partai Rakyat Aceh, soal calon independen. Meski Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan calon independen boleh ikut mencalonkan, koalisi yang dipimpin Partai Rakyat Aceh berusaha menjegal Irwandy dengan membentuk qanun yang melarang calon independen. "Irwandy tak mau meneken qanun itu, sehingga perdebatan calon independen memanas," kata Haris. "Padahal Oktober 2011 seharusnya Aceh memasuki pemilihan gubernur 2011-2016."

Jatuhnya korban, menurut Haris, bisa dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin bermain api di Aceh. Berdasarkan catatan KontraS, selama 6 tahun terakhir telah terjadi aksi kekerasan dominan di Aceh. Sejak 2005 fluktuasi kekerasan di Aceh naik-turun. Pada 2009 angka kekerasan meningkat drastis, setidaknya terdapat 25 kasus kekerasan, di antaranya pemboman, pembakaran, perusakan atribut partai, intimidasi, penyiksaan, penembakan, dan pembunuhan.

Kekerasan itu menelan 7 orang korban penembakan dan 25 orang korban pembunuhan. "Angka kekerasan terkait dengan momentum peristiwa politik lokal dalam agenda pemilu kepala daerah di Aceh," kata Haris. "Pelaku yang terlibat didefinisikan sebagai orang tak dikenal (OTK)."

Pada 2010, angka kekerasan tak berubah. KontraS mencatat 16 orang korban penembakan dan 2 orang korban pembunuhan di Aceh. "Apa yang terjadi di Aceh tak beda jauh dengan situasi di Poso pasca-Perjanjian Malino," ujar Haris. Kekerasan bersifat tertutup tanpa jelas pelakunya dan bersifat masif.

"KontraS menilai perluasan kekerasan di Aceh, terutama atas nama politik lokal (pemilu daerah), hanya mempersulit pencapaian agenda perdamaian dan keadilan setelah perjanjian damai," kata Haris lagi.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 1,418 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org