Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Semboyan Pelindung Masyarakat Masih Sebatas Slogan

Sumber: SUARAKARYA-ONLINE.COM | Tgl terbit: Jumat, 01 Juli 2011

Peringatan Hari Bhayangkara ke-65 yang jatuh pada 1 Juli 2011 (HUT ke-65 Polri) ini mempunyai makna strategis bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pasalnya, tahun ini merupakan tahun kedua di mana korps berseragam cokelat itu melaksanakan fase membangun kemitraan dan jaringaan kepada masyarakat (patnership and networking).

Setahun sebelumnya, Polri meninggalkan tahapan I (2005-2009) tentang menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat (trust building). Tentunya, dalam tahapan II (2010-2015) tentang partnership and networking, Polri berharap dapat membina dan membangun kemitraan yang berlandaskan kepercayaan masyarakat. Dan, pada tahap III nanti (2016-2025) Polri dapat menunjukkan profilnya sebagai pelayan masyarakat yang prima dalam rangka menjadikan polisi yang makin dicintai rakyat.

Mengevaluasi tahun kedua partnership dan networking, Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, pihaknya belum melihat konsistensi pimpinan Polri dalam melaksanakan program-programnya. Kesannya, mereka sibuk menampilkan pencitraan, padahal fase I (trust building) belum dilalui dengan baik, dan kini sudah memasuki tahap partnership and networking.

"Pimpinan Polri harus mengurangi pencitraan-pencitraan. Dalam pelaksanaan grand strategy Polri, diperlukan tindakan nyata yang menyentuh pada masyarakat. Sekarang saja masih banyak orang enggan berurusan dengan polisi. Alih-alih membangun jaringan, kian banyak orang yang membenci polisi. Itu sebabnya, pimpinan Polri harus memprioritaskan kasus-kasus yang meresahkan masyarakat, dalam rangka meraih simpati sebanyak-banyaknya," kata dia.

Dalam kasus penanganan teroris, polisi memang mendapat acungan jempol dari berbagai kalangan. Namun dalam masalah lain, citra polisi secara umum masih belum baik.

Polisi Diserang

Tahun 2011 ini, misalnya, banyak serangan ditujukan kepada polisi. Serangan itu jelas meresahkan masyarakat karena tempat berlindung dan pengayom masyarakat saja sudah tidak aman. IPW mencatat ada 8 anggota Polri tewas dan satu markas polisi dibom (Mapolres Cirebon). Delapan polisi tewas karena 6 diserang dan 2 bunuh diri.

Kasus menyakitkan terjadi di Bekasi, di mana Aipda Sugiantoro, anggota Unit Ranmor Polres Bekasi Kota, tewas karena kecerobohan mengintip mobil yang dicurigai milik pelaku kejahatan, Rabu (1/6). Maksud baik Sugiantoro menjaga keamanan tidak dibarengi dengan kehati-hatian. Akibatnya, ia diberondong kawanan bersenjata api. Tragisnya, rekan-rekan Sugiantoro yang berpatroli kocar-kacir menyelamatkan diri.

Kemudian 3 polisi yang berjaga di depan BCA Palu, Sulawesi Tengah, diberondong sekelompok orang dengan senjata laras panjang, yang menyebabkan dua di antaranya, Bripda Irbar dan Bripda Yustidar, tewas, Selasa (3/5). Anggota Polsek Jatiasih, Aiptu Iwan Junawan, juga tewas setelah disabet dengan parang oleh perampok saat menemani karyawan SPBU Jatiluhur, Jatiasih, untuk menyetor uang ke Bank Mandiri, Senin (2/5). Begitu juga anggota Polrestabes Bandung, Briptu Taufik Asril, meregang nyawa setelah ditembak pelaku curanmor di Sadang, Serang, Rabu (2/2).

Menurut Neta S Pane, kepolisian harus segera mengusut tuntas semua kasus serangan terhadap anggotanya maupun markas polisi. Kalau tidak, bisa dipastikan kepercayaan masyarakat memudar. Selain itu, kelompok teror akan lebih berani menyerang markas-markas kepolisian lainnya.

"Kalau markas polisi saja sudah tidak aman, bagaimana masyarakat dapat menggantungkan keamanannya kepada polisi? Seharusnya kepolisian belajar dari sejarah karena bukan kali ini saja markas polisi diserang," kata dia.

Untuk mencegah serangan selanjutnya, menurut Neta, sudah saatnya pimpinan Polri mengubah sikap dan perilaku serta tindakan yang dapat menimbulkan kebencian masyarakat terhadap institusi kepolisian. Selain itu, polisi juga harus lebih waspada menjaga markasnya. "Kita tahu, tidak sedikit masyarakat membenci kepolisian dan itulah yang menimbulkan dendam hingga aksi penyerangan. Sudah saatnya pimpinan Polri berbenah diri dan lebih bermasyarakat. Hapus semua pungutan liar dan sikap kasar kepada masyarakat," kata dia tegas.

Masih Slogan

Hal senada diungkapkan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras). LSM antikekerasan itu menilai polisi dilanda krisis hati nurani. Semboyan menjadi pelindung dan pengayom masyarakat masih sebatas slogan, yang belum terlaksana secara konkret di lapangan.

Kontras merilis angka kekerasan yang dilakukan Polri masih tinggi. Hal tersebut berdasarkan catatan Kontras sejak Juli 2010 hingga Juni 2011, yaitu sebanyak 373 korban dengan berbagai macam tindak kekerasan. "Kasus-kasus itu di antaranya pelecehan seksual, penganiayaan, dan pelanggaran HAM," kata Koordinator Kontras Haris Azhar.

Angka pelanggaran yang dirilis itu ternyata masih lebih kecil dari angka yang pernah dirilis Polri. Dalam siaran pers akhir tahun 2010, Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengungkapkan, selama 2010 terdapat pelanggaran disiplin sebanyak 5.437 perkara, pelanggaran pidana 682 perkara, dan pelanggaran kode etik 215 perkara.

Data tersebut, menurut Haris, menunjukkan bahwa pelanggaran disiplin pidana dan kode etik masih sangat tinggi di kepolisian. Itu belum termasuk pelanggaran HAM yang masih dilakukan oleh anggota Polri dengan melakukan penyiksaan dan penangkapan yang sewenang-wenang yang tidak terpantau.

Selain itu, Kontras mencatat pembiaran polisi terhadap kelompok-kelompok agama yang marak terjadi. Kontras merekomendasikan agar Polri melakukan reformasi menyeluruh.
"Mengefektifkan dan membuka diri terhadap ruang kontrol pengawasan eksternal yang efektif yang bekerja sama dengan Kompolnas dan Komnas HAM. Polri juga harus membuka diri terhadap kontrol institusi demokratik yang merupakan representasi kepentingan publik dan membuka partisipasi masyarakat yang luas," kata Haris menegaskan. (Sadono Priyo)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 957 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org