Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Hasil Investigasi Kontras : PERISTIWA KALTENG TERORGANISASI DAN SISTEMATIS

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 17 Maret 2001

Jakarta, Kompas
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyimpulkan, peristiwa kemanusiaan yang menelan ratusan korban jiwa di Sampit dan Palangkaraya di Provinsi Kalimantan Tengah, berlangsung secara sistematis dan terorganisasi. Indikasinya dapat dilihat dari rentetan peristiwa dan sebaran wilayah konflik yang meluas dalam waktu singkat.

Tim Kontras melakukan investigasi di Sampit dan Palangkaraya selama 20 hari. Kesimpulan Kontras itu disampaikan Koordinator Kontras Munarman kepada pers di Jakarta, Jumat (16/3).

Berdasarkan investigasi yang dilakukannya, Kontras berpendapat, konflik di Sampit dan Palangkaraya tidak semata-mata faktor laten etnik. Faktor itu sudah dieksploitasi sedemikian rupa sehingga konflik semakin meninggi. Polanya terorganisasi, sistematis, serta sebarannya meluas.

Sebenarnya, menurut Munarman, kalau intelijen aparat keamanan berfungsi baik, konflik bisa dicegah. Kontras berada di sana sewaktu bentrok belum dalam skala luas. Waktu itu sudah beredar isu bahwa kerusuhan akan lebih luas. Tapi, pemerintah daerah dan aparat di sana tidak mengambil tindakan konkret, malah hanya mengimbau lewat media massa. "Itu kan kayak LSM saja, kan mereka punya kekuasaan" ujar Munarman.

Kontras juga menyinyalir ada keterlibatan pihak yang memiliki kemampuan mengorganisasi, mengerahkan, dan mempengaruhi massa untuk terlibat dalam konflik Sampit. Ada bukti-bukti pengondisian masyarakat dalam bentuk provokasi yang disertai ancaman agar ikut melakukan kekerasan. Pengorganisasian inilah yang membuat intensitas konflik terus berlangsung dalam waktu lama dan melibatkan massa dalam jumlah besar

"Kita sudah mengumpulkan data-data sehingga dapat mengetahui struktur dan pola jaringannya. Namun, kita belum dapat mengumumkan nama-nama atau kelompok yang terlibat," katanya.
 
Gugatan
Selama 10 hari konflik Sampit dan Palangkaraya, tambah Munarman, jumlah korban yang meninggal dunia mencapai 357 orang dan luka berat 14 orang. Jumlah pengungsi yang diberangkatkan lewat Pelabuhan Sampit mencapai 24.509 orang. Sebanyak 583 rumah dibakar, 190 rumah dirusak, enam mobil dan 38 unit sepeda motor ringsek.

"Kita juga melihat peran aparat yang memperkeruh dan menjaga suhu konflik agar tetap dalam situasi panas. Misalnya, isu hilangnya sejumlah pakaian loreng, menurut kita merupakan tekanan psikologis agar masyarakat tetap dalam tegangan tinggi," katanya lagi.

Tentang rencana gugatan class action yang akan dilancarkan Kontras, YLBHI, Elsam, dan Yayasan Peduli Kemanusiaan yang ditujukan kepada Kepolisian, DPR, Presiden, dan Pemerintah Provinsi Kalteng, Munarwan mengatakan sudah sampai penyelesaian draf materi gugatan. Bila semua lancar, pekan depan gugatan tersebut akan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Untuk yang pertama, kata mantan Direktur LBH Banda Aceh itu, adalah pihak kepolisian dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dua instansi tersebut harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran fungsinya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk gugatan tersebut, ada alasan hukum yang kuat. Misalnya, polisi melanggar fungsi kepolisian seperti yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan.

Menurut Munarman, harus ada pejabat publik yang bertanggung jawab karena membiarkan atau sengaja membiarkan. Kalau terbukti ancaman hukuman atas pembiaran saja dapat dihukum 15 sampai 20 tahun. Untuk kepala kepolisian daerah yang digugat adalah kapoldanya, di tingkat nasional kapolri, sedang pada pemerintah daerah adalah gubernurnya. "Jabatan publik itu akan dipertaruhkan," kata Munarman. (sah)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 766 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org