Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras Kecam Aksi Kekerasan oleh Polisi

Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 29 Juni 2011

VIVAnews - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan membeberkan sejumlah kekerasan yang diduga dilakukan anggota Polri. Sepanjang Juni 2010-Juni 2011, telah terjadi terjadi 85 kali peristiwa kekerasan yang diduga dilakukan anggota Polri dengan jumlah korban sebanyak 373 orang.

"Kami meyakini peristiwa kekerasan yang terjadi berjumlah lebih banyak dari catatan ini, karena pemantauan tidak mungkin dilakukan secara massif dan intensif," kata Koordinator Kontras Harris Azar dalam siaran persnya, Rabu 29 Juni 2011.

Dugaan pelanggaran HAM itu kerap terjadi pada kasus-kasus tertentu. Misalnya, dalam penanganan konflik tanah dan modal, penggunaaan kekuatan yang berlebihan, khususnya dalam upaya pemberantasan terorisme, dan kriminalisasi terhadap masyarakat.

Dalam catatan Kontras, pendekatan senjata api banyak digunakan Densus 88 sepanjang Juni 2010-Juni 2011. Setidaknya dari 13 operasi anti-terorisme Densus 88, 30 orang tewas tertembak oleh Densus 88, sebanyak 9 orang luka tembak, 30 orang merupakan korban penangkapan sewenang-wenang dan akhirnya dibebaskan karena tidak terbukti terlibat dalam aksi teror yang disangkakan.

Sementara itu, pembiaran polisi terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan kelompok-kelompok agama juga marak terjadi. Berdasarkan pemantauan Kontras, sebanyak 36 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kekerasan (vigilante) di wilayah Indonesia.

"Dari keseluruhan peristiwa itu, aparat Polri berada di lokasi namun tidak melakukan tindakan hukum yang tegas. Polri bahkan justru 'mengamankan' kelompok agama/keyakinan minoritas dengan melarikan mereka dari tempat perisitiwa," kata Harris.

Pembiaran juga terjadi pada beberapa indikasi kejahatan yang sebenarnya sudah muncul di kalangan masyarakat dalam konteks penyebaran kebencian hate speech di mesjid-mesjid atau wilayah publik lainnya. Namun, aparat kepolisian tampak gamang dan bahkan memilih untuk membiarkan penyebaran tersebut terjadi di masyarakat. "Jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan bibit-bibit radikalisme akan semakin menguat" kata dia.

Dikonfirmasi soal dugaan-dugaan kekerasan yang kerap dilakukan anggota Polri, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Polisi Boy Rafi Amar mengatakan kekerasan yang dilakukan anggota polisi saat menjalankan tugas wajar terjadi.

"Bisa saja itu terjadi, yang menyatakan seperti itu mungkin bener ya, wajar," kata Boy di Jakarta, Senin 27 Juni 2011 lalu. Polisi, bekerja dalam manajemen, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Sehingga, apapun yang dilakukan polri selalu berada di bawah pengawasan.

Boy menambahkan, pada prinsipnya tak ada peraturan yang membenarkan polisi untuk melakukan kekerasan dalam menjalankan tugasnya. "Kecuali dalam konteks kekerasan petugas berdasarkan hukum, seperti senjata api," kata dia. (umi)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 559 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org