Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PRESIDEN DAN DPR DIGUGAT EMPAT ORNOP

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 09 Maret 2001

Jakarta, Kompas
Empat organisasi nonpemerintah (Ornop) yakni Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Yayasan Peduli Kemanusiaan dan Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) bakal menggugat Presiden, 500 anggota DPR, TNI dan Polri, serta aparat Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah secara class action berkaitan dengan kasus Sampit-Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Gugatan akan melibatkan unsur elemen masyarakat, baik yang mewakili korban yang dirugikan dari sisi ekonomi, sosial, budaya dan politik, baik secara langsung maupun
tidak langsung.

Demikian pernyataan empat Ornop yang disampaikan kepada wartawan di kantor YLBHI Jakarta, Kamis (8/3). Kontras diwakili oleh Ikravany H, YLBHI oleh Munir, Soedjono C Atmonegoro dari Yayasan Peduli Kemanusiaan, serta Amiruddin dari Elsam.

Gugatan kepada Presiden diajukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Sedang untuk anggota DPR diakibatkan ketidakpekaan dan ketidakseriusannya terhadap persoalan sosial yang berkembang. TNI dan Polri digugat karena membiarkan pelanggaran HAM serta aparat pemerintah daerah terkait sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Menurut Munir, masyarakat warga negara Indonesia di mana pun diberi peluang untuk ikut mengajukan gugatan bersama-sama mereka. Karena salah satu tujuan gugatan adalah untuk memberi koreksi terhadap ketidakberdayaan dan ketidakseriusan negara melindungi masyarakat.

Kepada masyarakat yang berminat, tambah Munir, dapat mendaftarkan diri di enam posko yang yang bakal dibuka mulai 20 Maret 2001. Posko masing-masing di kantor Kontras Jl Mendut No 3 Jakarta (021-3145940), LBH Bandung, Jl Guntursari 14 (022-7305884), LBH Semarang Jl Parang Kembang Kav 4, Telogosari (024-710687), LBH Surabaya Jl Kidal No 6 (031-5220273), LBH Yogyakarta Jl Agus Salim No 36 (0274-376314) dan LBH Pos Malang, Jl Ikan Piranha Atas 164 (0341-484118). (sah/win)



Kasus terkait Wasior 2001;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 740 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org