Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Ketua Komnas HAM soal Pembantaian Etnis di Kalteng : SULIT DIMENGERTI PEMERINTAH TIDAK MAMPU ANTISIP

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 28 Februari 2001

Jakarta, Kompas
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Djoko Soegianto menyesalkan sekaligus memprihatinkan terjadinya pembantaian etnis di Sampit dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Komnas HAM menyesalkan keterlambatan pemerintah dalam mengantisipasi dan menyikapi kerusuhan di Sampit sehingga meluas ke Palangkaraya.

"Sulit dimengerti pemerintah tidak mampu mengantisipasi maha bencana kemanusiaan itu. Peristiwa seperti inilah yang mempercepat perpecahan bangsa," ujar Djoko ketika menerima perwakilan masyarakat dan mahasiswa Madura serta mahasiswa peduli Sampit di Jakarta, Selasa (27/2).

Sementara secara terpisah, Ketua Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir mengungkap, kasus Sampit mutlak tanggung jawab pemerintah. Karena pada kenyataannya, pemerintah lalai mengantisipasi kejadian yang sudah diprediksi banyak kalangan jauh hari sebelumnya. Dan yang lebih menyakitkan, sampai sekarang belum ada rumusan penyelesaian serta kebijakan untuk menuntaskan kasus yang telah meluluhlantakkan tatanan hidup normal berdampingan yang telah terbina sejak puluhan tahun.

Menurut Djoko yang didampingi HS Dillon, Komnas HAM mendesak pemerintah untuk mengambil langkah konkret penyelesaian kasus. Yang paling mendesak adalah meringankan beban korban pengungsi yang tersebar di beberapa tempat dalam kondisi menyedihkan.

Djoko menambahkan, Komnas HAM telah menurunkan tim berintikan Bambang W Soeharto dan BN Marbun langsung ke Palangkaraya. Tim akan kembali ke Jakarta hari Kamis ini. "Bila tim kembali hari Kamis, hari Jumat kita akan mengadakan rapat pleno untuk mengambil sikap. Kalau semua lancar, hari Senin, Komnas HAM akan mengeluarkan statemen keras kepada pemerintah," tandas Djoko.

Bila pemerintah tidak mampu menyelesaikan kasus yang sudah dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat ini, Djoko mengaku setuju untuk diberlakukan keadaan darurat sipil.

Lalai antisipasi
Sementara menurut Munir, dalam kasus Sampit, pemerintah sungguh lalai mengantisipasi kejadian. Masalahnya, sejak Desember 2000, sejumlah masyarakat Sampit sudah menginformasikan bakal terjadi pembantaian etnis seperti kasus Sambas bila tidak ada tindakan preventif dari pemerintah.

Malah, katanya, tanggal 21 Januari 2001, Kontras ikut memfasilitasi pengaduan sejumlah tokoh Madura Sampit kepada Presiden, Mabes Polri, Mabes TNI, DPR. Namun sayang, tindakan preventif belum diambil, kerusuhan sudah meledak.

"Yang sangat kita sesalkan lagi, aparat tidak mampu mencegah meluasnya kerusuhan. Setelah kejadian di Sampit, peristiwa Palangkaraya sebenarnya juga sudah diprediksi, namun kenapa tidak ada tindakan pencegahan," kata Munir.

Selama ini, konflik antara pemerintah dan DPR masih berkutat pada persoalan politik golongan ketimbang membicarakan masalah riil rakyat. Misalnya, DPR dan pemerintah tidak pernah duduk bersama membicarakan peta daerah rawan konflik sosial yang justru bakal menjadi pemicu perpecahan bangsa ini.

"Kita selalu berharap kasus Ambon adalah yang terakhir. Namun sekarang sudah muncul kasus Sampit. Percayalah, kalau tidak ada rumusan penyelesaian dan kebijakan yang terencana, saya percaya bakal muncul kasus Sampit di daerah yang lain," kata Munir. (sah)



Kasus terkait Wasior 2001;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,010 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org