Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras: Seluruh Elemen Harus Awasi RUU Intelijen

Sumber: ANTARATV.COM | Tgl terbit: Sabtu, 11 Juni 2011

Bandarlampung (ANTARA News) - Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) meminta seluruh elemen, termasuk publik di daerah, dapat mengawal proses Rancangan Undang Undang (RUU) Intelijen agar tidak menyimpang dari prinsip demokrasi.

Koordinator Kontras, Hariz Azhar, di Bandarlampung, Sabtu, mengatakan, RUU Intelijen yang saat ini sedang digodok tidak boleh keluar dari prinsip demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Belajar dari fungsi intelijen yang disalahgunakan di masa lalu, kita harus menghindari kemungkinan itu terulang kembali," kata dia.

Menurut dia, semua pihak harus terlibat aktif dan mendorong RUU Intelijen memiliki akuntabilitas terhadap HAM.

Menurut Haris, sepanjang 13 tahun terakhir, draf RUU Intelijen masih sangat rentan dengan penyalahgunaan fungsi dan tugas intelijen dan menyisakan banyak persoalan.

Dia melanjutkan, setelah sekian lama proses itu berlangsung, publik berharap pengesahan RUU tersebut dapat menjamin akuntabilitas intelijen yang selama ini tertutup dari ruang pengawasan publik.

"Akuntabilitas yang tertutup akan kembali mendorong intelijen hanya menjadi alat kekuasaan, melenceng dari fungsi aslinya sebagai alat negara," kata dia.

Untuk mengkampanyekan pengawasan terhadap RUU Intelijen itu, Kontras saat ini sedang berkeliling di seluruh daerah di Indonesia dengan mengadakan diskusi yang berfokus kepada ajakan tersebut.

Untuk Kota Bandarlampung, diskusi akan dilakukan pada Sabtu, di sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandarlampung.

Diskusi itu akan melibatkan para keluarga korban kejahatan HAM di Lampung, seperti kasus Talangsari, LSM, media, dan yang terjadi di masyarakat umum. (AGH/P004/K004)



Kasus terkait Talangsari 1989;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 216 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org