Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras:Pembahasan RUU Intelijen Terkesan Tertutup

Sumber: LAMPUNG.TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 12 Juni 2011

BANDAR LAMPUNG, TRIBUN - DPR RI harus konsultasi dengan masyarakat yang menjadi korban kekerasan intelijen pada masa lalu. Hal tersebut sebagai bahan dalam menyusun rancangan undang-undang (RUU) intelijen yang sedang dibahas DPR RI.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengungkapkan, pada masa lalu, intelejen memiliki dua karakter. Yaitu, Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) dan Satuan Gabungan Intelijen (SGI) untuk di daerah konflik.

"Di Aceh, banyak orang diamankan dan tidak kembali sampai saat ini. Di Lampung pun ada peristiwa Talangsari. Masyarakat dibawa tentara tanpa surat penangkapan," ujar Haris saat menjadi pembicara diskusi Menyoal RUU Intelijen: Belajar dari Masa Lalu di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung, Sabtu (11/6).

Setelah RUU disusun dan menjadi UU intelijen, maka seharusnya kegiatan intelijen yang terjadi pada masa lalu tidak terjadi lagi.

"Intelijen punya praktik buruk pada masa lalu. Keberadaan UU intelijen seharusnya bertujuan untuk mengamankan Indonesia. Bukan malah memastikan intelijen memiliki tangan besi," papar Haris.

Penerbitan UU intelijen telah menjadi program legislasi nasional (prolegnas) DPR RI 2011. Haris mengatakan, DPR RI menargetkan pengesahan RUU intelijen pada Juli 2011.

"Informasi yang saya dapat, pembahasan sudah masuk panja (panitia kerja). Kalau sudah masuk panja, pembahasan sudah mengecil. Hanya membahas kata-kata. Tidak lagi isi," ucap Haris.

Namun, dia mengaku pembahasan RUU intelijen terkesan tertutup dari publik. Publik tidak banyak dilibatkan dalam pembahasannya. Padahal, Undang-Undang (UU) nomor 10 tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan pembuatan UU harus melalui pengujian kepada publik.

Haris menduga, hal tersebut untuk menghindari pertentangan dari masyarakat. Pasalnya, banyak isi dari draf RUU yang dibahas memberikan kewenangan berlebih kepada intelijen.

"Saya ambil satu contoh pada pasal enam RUU tersebut yang memberikan kewenangan intelijen melakukan penangkapan dengan bahasa mengamankan. Padahal, KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) menyebutkan hanya polisi yang bisa melakukan penangkapan," jelas Haris.

Fungsi penangkapan yang terurai dalam RUU tersebut, tambah Haris, dinilai tidak tepat. Penangkapan yang dilakukan intelijen akan menghalangi pelaksanaan hak asasi manusia (HAM).

"Walaupun ditangkap, KUHP memberikan hak bagi keluarga maupun penasihat hukum untuk menjenguk. Kalau yang menangkap intelijen, keluarga maupun penasehat hukum mau menjenguk ke mana, kantornya di mana. Masa nanti mereka akan ketemu intelijen yang melakukan penangkapan. Ketahuan dong intelijennya," urai Haris.

Tugas intelijen, sambung dia, adalah mengumpulkan, mengolah, dan memberikan informasi kepada pengguna, yaitu presiden. UU intelijen seharusnya tidak menyimpang dan memberikan kewenangan berlebih kepada intelijen.

"Dengan pembahasan yang tidak maksimal dan partisipatif, ujung-ujungnya intelijen yang menikmati kewenangan berlebih. Karena, mereka bekerja tanpa aturan. Hal ini bisa memunculkan kekecewaan yang meluas pada masyarakat. Kalau hal ini bertentangan dengan HAM, UU ini bisa dibawa ke MK (Mahkamah Konstitusi) dan dibatalkan MK. Akhirnya, pembahasan menjadi sia-sia dan menghabiskan anggaran," jelas Haris.(ridwan)



Kasus terkait Talangsari 1989;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 522 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org